Retorika Mendua, Aksi Beda Lagi

Jakarta - Di bawah kemudi Jusuf Kalla, arah Partai Golkar pasti berubah berubah. Dari pengawas di parlemen, Partai Golkar akan berubah menjadi penyokong utama pemerintah, sebab Kalla adalah wakil presiden.Dari awal, majunya Kalla pada kancah perebutan ketua umum Partai Golkar ini menjadi bahan diskusi banyak pihak. Maklum, langkah Kalla ini melawan arus di tengah derasnya kampanye antirangkap jabatan antara pimpinan parpol dan jabatan publik. Sejumlah kalangan menilai Kalla tidak selayaknya melakukan hal tersebut. Bahkan ada pula yang menyatakan keinginan Kalla maju sebagai ketum Partai Golkar membahayakan demokrasi."Kalau menjalankan rangkap jabatan, Pak Jusuf Kalla harus adil," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid, sebelum Kalla terpilih sebagai Ketum Partai Golkar. Hidayat sendiri langsung mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKS ketika terpilih menjadi Ketua MPR.Memang sampai saat ini tidak ada aturan yang melarang rangkap jabatan antara pimpinan parpol dan jabatan publik. Di DPR larangan rangkap jabatan hanya untuk anggota dewan dan bukan untuk presiden dan parpol. Karena tidak ada aturannya, hal ini dikembalikan kepada masing-masing partai dan tergantung dari komitmen masing-masing pejabat.Tidak adanya larangan khusus ini agaknya yang menjadi pembenaran bagi langkah Kalla ini. Khusus untuk Partai Golkar, masalah rangkap jabatan ini juga tidak disinggung dalam AD/ART partai."Kalau ada parpol lain yang menerapkan larangan itu, ya silakan. Tentu hal itu tidak bisa diterapkan di Golkar. Rangkap jabatan tidak selamanya buruk," kata mantan Ketua Umum Golkar, Harmoko.Menurut Harmoko, yang kini menjadi anggota Dewan Penasihat Golkar, perangkapan jabatan itu tidak selamanya buruk. Bahkan pengalaman di sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura, ketua partai yang berkuasa juga menjadi pimpinan tertinggi di negara tersebut dan tidak menimbulkan masalah.Sayangnya kemampuan Kalla untuk bertindak adil di antara kedua jabatannya masih diragukan. Lebih dari itu, jadinya Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar dinilai juga telah mengingkari janji politiknya dimasa kampanye."Janji SBY-Kalla adalah tidak ada rangkap jabatan di pemerintahan. Seharusnya Jusuf Kalla tidak menjadi ketua umum DPP Partai Golkar karena secara politik punya dampak kurang baik bagi demokrasi politik di Indonesia," papar Ketua DPP PKB AS Hikam.Hikam memprediksi jika Kalla menang dalam pencalonan ketua umum partai Golkar akan ada kepentingan partai dalam pemerintahan SBY-Kalla kelak."Padahal, kita ingin pemerintah netral dan ada di atas semua kalangan. Ini juga patut dipertanyakanan apakah Kalla nantinya akan membawa kembali rezim Orba di mana Golkar selama 32 tahun menjadi penguasa di pemerintahan. Dampak politiknya sangat buruk sekali, terutama di DPR khususnya bagi Golkar dan demokrasi di Indonesia tidak akan baik," lanjut AS Hikam.Salah seorang pendiri Partai Golkar, Suhardiman, juga angkat bicara. Menurutnya, Kalla tidak hanya akan sulit bertindak obyektif dalam rangkap jabatannya. Lebih dari itu, Kalla bakal menjadi menjadi musuh alam selimut bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama lima tahun mendatang.Suhardiman mengungkapkan, sebagai Ketua Umum Partai Golkar tentunya Kalla akan maju sebagai capres pada Pemilu 2009 mendatang. Di sisi lain, SBY tentunya juga berharap bisa menjadi presiden dalam dua periode. Keduanya memiliki ambisi yang sama pada saatnya nanti."Ia akan mengadang SBY pada tahun 2009. Kalau ia benar terpilih ia akan menjadi musuh dalam selimut bagi SBY. Ini langsung atau tidak langsung," kata SuhardimanAnjing menggonggong khafilah tetap berlalu. Kalla tetap maju dalam pertarungan menjadi orang nomor satu di puncak beringin. Dalam persaingan yang ketat, sejumlah strategi dan jurus jitu diluncurkan Kalla. Hasilnya pengusaha asal Makassar ini keluar sebagai pemenang, menyingkirkan lawan-lawannyaKe mana Kalla akan membawa Partai Golkar memang masih prediksi? Yang jelas dalam pidatonya sebagai Ketua Umum Partai Golkar Kalla mengatakan, dia akan mensinergikan kinerja partai yang dipimpinnya dengan pemerintah. Kalla juga menegaskan, Partai Golkar akan tetap menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintah. Pernyataan Kalla ini mengingatkan retorika pejabat tinggi Orde Baru dulu. Selalu mendua dalam pernyataan, tetapi prakteknya, hanya yang menguntungkan kekuasaan yang dijalankan. (diks/)