PDIP Harus Ubah Citra Mega

Jakarta - Pascaterpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar, Koalisi Kebangsaan cepat atau lambat akan tamat. Perjalanan singkat, karena target koalisi tak tercapai.Koalisi Kebangsaan dideklarasikan oleh 4 pimpinan parpol, yakni Megawati (PDIP), Hamzah Haz (PPP), Akbar Tandjung (Partai Golkar) dan Ruyandi Mustika Hutasoit (PDS), pada 19 Agustus 2004. Koalisi ini dibangun untuk memenangkan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi sebagai presiden periode 2004-2009.Kenyataannya, koalisi ini gagal mewujudkan target tersebut. Perolehan suara pilpres putaran kedua menunjukkan, pasangan yang mereka usung kalah telak dari SBY-Kalla. Namun demikian mereka tetap sepakat untuk melanjutkan koalisi tersebut di parlemen.Toh di arena parlemen koalisi jadi amburadul. Koalisi pecah ketika berlangsung pemilihan Ketua DPR. PPP tidak setuju dengan pencalonan Agung Laksono, karena hal itu mengingkari kesepakatan. Buntutnya, partai berlambang kabah ini memilih hengkang. Meski demikian, Koalisi Kebangsaan tetap berhasil menggolkan Agung Laksono.Kini dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketua umum Partai Golkar, banyak pihak yakin koalisi tersebut akan benar-benar tuntas...tas...tas...tas. Kalla akan mengubah total haluan Partai Golkar. Partai Golkar tidak akan lagi secara serius menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintah. Sebaliknya, beringin akan menyokong pemerintah.Jika memang demikian yang terjadi, maka Koalisi Kebangsaan akan benar-benar bubar. Sebab, tidak mungkin disebut sebuah koalisi jika hanya ada PDIP. Meski masih menyisakan Partai Damai Sejehtera (PDS), koalisi ini tetap tidak bisa dipertahankan karena kekuatan PDS tak seberapa.Sebenarnya PDIP sendiri masih mengharapkan koalisi ini tetap berjalan, sebab nasib koalisi tidak ditentukan oleh figur ketua umumnya. "Nasib Koalisi Kebangsaan yang ditentukan Koalisi Kebangsaan. PDIP dan Golkar akan tetap bisa bekerja sama," kata suami Megawati, Taufiq Kiemas usai acara pembukaan Munas VII Partai Golkar, di Nusa Dua, Bali.Harapan Taufik bagai punguk merindukan bulan. Hal itu terlihat jelas dalam pidato pertama Kalla beberapa saat sebelum penutupan Munas Partai Golkar. Kalla menegaskan, dia akan mensinergikan kinerja Partai Golkar dengan pemerintah.Dari pernyataan Kalla bisa disimpulkan, posisi Partai Golkar akan kritis terhadap pemerintah akan tinggal kenangan. Artinya, tidak akan ada lagi kesepakatan seperti yang dilakukan sebelumnya dalam koalisi kebangsaan. Parta Golkar bakal melenggang dengan kepentingannya sendiri.Elit PDIP lainnya mengaku tidak mempersoalkan masalah ini. Menurutnya, PDIP akan bisa terus kritis terhadap pemerintah tanpa Partai Golkar sebagai teman pendamping di parlemen."Tidak perlu kita anggap hal yang merugikan (jika Koalisi Kebangsaan bubar). Tanpa Koalisi Kebangsaan, PDIP masih memiliki peluang politik untuk menjalankan fungsi kontrol," ujar Ketua DPP PDIP Roy BB Janis.Roy menegaskan sikap kritis lembaga legislatif, dalam hal ini partai melalui fraksi di DPR, lebih penting daripada sikap kritis koalisi parpol. Roy yakin jika eksekutif menyimpang, DPR akan langsung menegurnya. "Apa pun partainya harus bersikap kritis," katanya.Roy malah balik menuding, Koalisi Kebangsaan justru menyebabkan PDIP mengalami banyak kemunduran. Misalnya kalahnya Megawati-Hasyim di bursa pemilihan presiden dan melayangnya kursi ketua MPR ke kubu lain.Pria berbadan subur ini memang sejak lama menilai Koalisi Kebangsaan tak layak dipertahankan. Roy menilai, hadirnya Koalisi Kebangsaan tidak memberikan kontribusi yang berarti. Sejumlah kader PDIP di daerah, bahkan meminta koalisi ini segera diakhiri."Koalisi Kebangsaan telah mengalami degradasi fungsi. Awalnya, koalisi itu untuk mendukung Megawati-Hasyim sebagai capres dan cawapres. Namun ketika target tidak tercapai, koalisi digunakan untuk berburu kursi pimpinan DPR/MPR dan komisi," tukas Roy.Hal senada dikatakan pengamat politik UI, Dr. Maswadi Rauf. Menurut Maswadi, bubarnya Koalisi Kebangsaan tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi PDIP.Sebaliknya, dengan keputusan yang cerdas PDIP bisa bangkit kembali dalam Pemilu 2009.Maswadi menjelaskan, langkah cerdas yang dimaksud adalah PDIP harus bisa memperbaiki citra dirinya. Pasalnya, kemerosotan yang dialami PDIP dalam pemilu 2004 adalah sebuah ironis."Tahun 1999 PDIP bisa memenangkan Pemilu karena Megawati. Tahun 2004, PDIP merosot juga karena Megawati. Jadi PDIP harus bisa mengubah citra Megawati kalau memang tidak ada figur lain yang dianggap tepat. Hal ini yang akan bisa menaikan kembali PDIP," tutur Maswadi. (diks/)