"Seharusnya bisa, kenapa tidak? (dikeluarkan dari kader). Sejauh mereka bertentangan dengan partai, seharusnya bisa," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di kediamannya, Jl Purnawarman No 18, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2014).
Sanksi dari partai sesungguhnya bervariasi, yakni mulai dari teguran hingga sanksi berat.
"Bisa saja teguran, atau non aktif, dan yang paling jauh bisa diberhentkan dari partai," tutur Akbar.
Seharusnya, Akbar melanjutkan, kader yang tak sepakat dengan keputusan partai bisa meminta kejelasan terlebih dahulu dari pimpinan partai sebelum menentukan sikap. Untuk menjaga wibawa partai, sanksi berat bisa dijatuhkan ke para kader yang 'mbalelo' itu.
"Harusnya partai melakukan sesuatu. Karena nantinya partai bisa tidak berwibawa." kata Akbar.
Sejumlah kader muda Golkar yang mendukung pasangan capres-cawapres dari PDIP Jokowi-JK antara lain adalahKetua DPP Agus Gumiwang Kartasasmita, Anggota Balitbang DPP Golkar Indra J Piliang, dan anggota DPR RI Fraksi Golkar Meutya Hafid dan Poempida Hidayatullah.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Luhut Panjaitan juga memastikan ikut mendukung pasangan Jokowi-JK.
Ical merespons seharusnya mereka mundur dari jabatannya, namun Ical menuturkan tak berkuasa memecat mereka dari kekaderan.
(dnu/fdn)











































