Pejabat MA Carter Pesawat Jet, Sosiolog: Presiden Harus Panggil Hatta Ali

Jakarta - Rombongan Mahkamah Agung (MA) mencarter pesawat jet dalam kunjungan kerjanya ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut dinilai terlalu berlebihan dan pemerintah harus menegur keras.

"Pemerintah memang tidak boleh intervensi keputusan tapi perilaku di luar itu sangat bisa dipantau. Misal hakim yang hidup boros, gaji mereka kan uang rakyat. Kontrol presiden penting dan presiden harus memanggil MA terkait hal ini," kata sosiolog Musni Umar, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (20/3/2014).

Menurut Musni, perilaku MA mencarter pesawat jet pribadi tersebut sangat patut diduga ada unsur pemborosan. Meskipun Wakatobi termasuk jauh dari ibu kota namun terlalu berlebihan jika harus mencarter jet.

"Saya kira terlalu mahal. Ini kan harus ditumbuhkan rasa hemat. Jadi sebaiknya dikembalikan ke negara kalau ada anggaran lebih. Kalau seperti sekarang ini tidak ada kesadaran menghemat anggaran. Dari jaman Orde Baru kita berutang. Mau sampai kapan berutang terus?" lanjut Musni.

Musni menambahkan, akan sangat mempengaruhi citra para hakim di masyarakat jika tidak diterapkan asas transparansi di MA.

"Sangat mempengaruhi citra mereka di masyarakat," tutupnya.

(rna/asp)