Catatan Munas VII Partai Golkar

Jakarta - Munas VII Partai Golkar telah berakhir dengan terpilihnya Jusuf Kalla sebagai ketum partai berlambang beringin itu. Sedikitnya ada 3 catatan penting dalam penyelenggaraan munas, 15-20 Desember 2004 itu. Hal itu diungkapkan Wakil Direktur Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Enceng Sobirin dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (20/12/2004). Pertama, tata tertib (tatib) munas bukan hanya sekadar bagaimana menciptakan kesepakatan sehingga sidang berlangsung tertib. Namun, tatib juga digunakan sebagai alat untuk menjegal lawan. DPD II akhirnya memiliki hak suara setelah sebelumnya terjadi perdebatan. Kedua, pilihan peserta munas tidak murni pilihan diri sendiri. Namun, bisa juga karena faktor lain seperti isu money politics yang santer terdengar di arena munas. Celakanya, isu money politics susah dibuktikan. Ketiga, masalah moral politik. Ternyata visi dan program tidak begitu penting dalam forum seperti munas dibandingkan kegiatan politik vulgar, perebutan kekuasaan. Peluang DemokratDikatakan Enceng, kemenangan Jusuf Kalla akan mempersempit peluang Partai Demokrat untuk berkembang. Dengan dukungan parlemen, Kalla akan memiliki kekuatan yang besar. "Sementara hingga kini, Partai Demoktrat masih sebatas alat yang mengantarkan SBY ke kursi presiden. Pertanyaannya apakah partai itu akan mendapat dukungan pada 5 tahun mendatang? Itu yang harus dibuktikan," ujarnya. Ia memperkirakan, dalam menjalankan roda pemerintahan akan terjadi friksi terselubung antara SBY dan Kalla. Selanjutnya, keduanya tidak akan menjadi satu paket lagi jika mencalonkan diri pada pilpres 2009. "Saya kira di perjalanan akan terjadi friksi terselubung antara SBY-Kalla. Sebab secara politik, Kalla memiliki posisi tawar yang sangat tinggi karena mendapat dukungan di parlemen," katanya. Kemenangan Kalla, lanjut Enceng, manjadikan Golkar sebagai partai pemerintah. Namun, kemenangan ini penting bagi SBY-Kalla karena setiap kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan DPR. Sementara, motif diakomodirnya Fahmi Idris cs yang sebelumnya dipecat DPP dalam kepengurusan baru Golkar, menurut Enceng, untuk mengoreksi kebijakan Akbar. "Jadi persaingan tidak hanya di tingkat perebutan pimpinan tetapi juga perseteruan politik selama masa pencalonan capres dan cawapres," demikian Enceng. (rif/)