Tanpa Koalisi Kebangsaan, PDIP Bisa Kontrol Pemerintah

Jakarta - Ketua DPP PDIP Roy BB Janis menegaskan tanpa Koalisi Kebangsaan, PDIP masih dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Koalisi Kebangsaan telah kehilangan arti sejak berakhirnya pilpres putaran kedua. "Tidak perlu kita anggap hal yang merugikan (seandainya Koalisi Kebangsaan bubar). Tanpa Koalisi Kebangsaan, PDIP masih memiliki peluang politik untuk menjalankan fungsi kontrol," ujar Roy ketika dihubungi detikcom, Senin (20/12/2004). Sikap kritis lembaga legislatif dalam hal ini partai melalui fraksi di DPR, lanjut Janis, lebih penting daripada sikap kritis koalisi parpol. Ia yakin jika eksekutif menyimpang, DPR akan langsung menegurnya. "Apapun partainya harus bersikap kritis," katanya. Janis melihat Koalisi Kebangsaan telah mengalami degradasi fungsi. Awalnya, koalisi itu dideklarasikan untuk mendukung Megawati dan Hasyim Muzadi sebagai pasangan capres dan wapres. Namun, ketika target tidak tercapai, koalisi digunakan untuk berburu kursi pimpinan DPR/MPR dan komisi. "Saya sendiri melihat dari awal (Koalisi Kebangsaan) tidak untuk menjadi permanen. Belum menjadi kebutuhan untuk dibuat permanen. Saya tidak melihat ini akan diteruskan. Ini juga tidak perlu kita besar-besarkan," katanya. Tanpa koalisi dengan partai lain, lanjut Janis, PDIP dapat menempatkan kadernya di pemerintahan. Ia mencontohkan banyak kader PDIP yang menjadi kepala daerah. Justru ketika berkoalisi, target kursi presiden dan wapres tidak terwujud. Selain itu, kursi pimpinan MPR juga melayang. (rif/)