.webp)
Dosen ilmu politik Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi mengatakan, terkait substansi pencapaian kemajuan, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, sehingga memungkinkan Indonesia untuk "take off" menuju negara maju.
Bila diletakan pada substansi ini, menurut dia, maka politik koalisi akan menunjukan arah terciptanya pasangan capres yang diformat sebagai "pilot" yang cocok untuk fase kemajuan Indonesia tersebut.
Kenyataan yang terjadi tidak demikian. Politik koalisi lebih mencerminkan upaya mempertahankan kepentingan "Tiga Si": dinasti, gengsi, dan "sebungkus nasi".
"Fenomena 'Tiga Si' terlihat pada hampir semua kelompok pembentuk koalisi. Bagi PDIP, sulit untuk tidak mempertimbangkan kepentingan penyelamatan dinasti. Begitu pula dengan PD," ujar Robi kepada detikcom, Senin (19/5/2014).
Dia mengatakan, kepentingan keduanya sama, yang beda cara mengemasnya. PD lebih halus, cerdik dan relatif prosedural (melalui rapimnas) untuk coba memajukan Pramono Edhie (adik ipar SBY) untuk dipasangkan dengan Ical dari PG. Pengaturan waktu yang beriringan antara PD dan PG, membuka ruang dugaan adanya setingan yang orkestratif. Maklum, pemain lama. Tentu lebih piawai.
"Berbeda dengan PDIP yang coba menyelipkan Puan sebagai cawapres Jokowi. Upaya menjaga kepentingan dinasti harus "berkeringat" justru oleh pertarungan kelompok internal antara "Geng Tancho" dengan "Geng Solo"," ujar Direktur Pasca P3M Unas ini.
Tentu itu sesuatu yang kontradiktif. Mestinya tidak harus terjadi. Selain motif dinasti, politik koalisi sekarang juga sarat dengan gengsi. Pemicunya adalah banyak capres yang muncul sebelum Pileg digelar. Akibatnya, saat parpol pengusungnya kalah, mereka terjebak target dan predikat capres.
Untuk "turun derajat" jadi cawapres atau bahkan sekedar menteri, jadi berat hati. Gengsi sebagai capres sudah melanda duluan. Karenanya, wajar beberapa hari setelah hasil Pileg, sempat ada fenomena political deadlock.
Motif koalisi yang umum dan klasik lanjut Robi, adalah soal "sebungkus nasi". Konsekuensi pemilu bertingkat adalah perlunya dana dobel. Masalah muncul saat dana pilpres habis kesedot pileg. Akibatnya, koalisi bisa terjadi kalau ada "bandar" yang akan mendanai pemenangan pilpres. Karena itu, dugaan koalisi untuk "sebungkus nasi" dan "seperangkat jatah kursi" sulit teredam.
"Fenomena Tiga Si dalam koalisi memunculkan kesan maraknya "Capres" alias Calo Calon Presiden. Tentu hal itu sesuatu yang dapat mencederai perasaan rakyat. Rakyat menuntut keseriusan para elite-elite tersebut untuk "menerbangkan" Indonesia untuk take off menjadi negara maju," pungkasnya.
(rmd/ndr)
