Kepengurusan Golkar Baru Bisa Timbulkan Masalah

Denpasar - Sejumlah nama yang sebelumnya telah diberhentikan DPP diakomodir dalam kepengurusan Partai Golkar 2004-2009. Langkah itu dinilai bisa menimbulkan masalah dan bukan pendidikan politik yang baik. Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim Ridwan Hisyam di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/12/2004). "Kepengurusan ini memang bisa jadi masalah karena kemarin itu kan keputusan organisasi, bukan Akbar sendiri. Seharusnya Jusuf Kalla menggelar rapat pleno pertama untuk merehabilitasi mereka. Ini bukan pendidikan poltik yang bagus," ujar mantan pimpinan sidang Munas Golkar VII itu. Sekadar diketahui, dalam susunan kepengurusan DPP Partai Golkar 2004-2009 terdapat 11 dari 12 nama fungsionaris Golkar yang sebelumnya diberhentikan DPP. Pemberhentian itu dilakukan karena mereka dinilai mbalelo terhadap keputusan DPP untuk mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi pada pilpres lalu. Mereka yang dipecat DPP dan namanya masuk dalam kepengurusan baru diantaranya Fahmi Idris, Abu Hasan Sadzili, Eddy Betaubun, Abu Hanifah, Djuniwati Sofwan, Anton Lesiangi, Yuslin Nasution dan Burhanuddin Naipitupuluh. (rif/)