Kalla Menang, Golkar Kembali Berkuasa di Pemerintahan

Jakarta - Kemenangan M Jusuf Kalla sebagai ketua umum Golkar membuat Golkar kini kembali berkuasa di pemerintahan. Koalisi Kebangsaan yang digagas Golkar dan PDIP yang arahnya lebih pada 'oposisi' terancam bubar. Dengan menjadi ketua umum Golkar, Kalla juga otomatis memiliki daya tawar yang tinggi terhadap Presiden SBY. Dibanding SBY, bisa jadi posisi politik Kalla lebih besar, karena dia menjadi ketua umum parpol pemenang pemilu legislatif 2004.Inilah yang sempat dikhawatirkan oleh Hidayat Nurwahid, mantan ketua umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) beberapa waktu lalu. Hidayat mengkhawatirkan, bila Kalla terpilih menjadi ketua umum Golkar, maka pemerintahan SBY-Kalla akan mengalami disorientasi. Pemerintahan SBY-Kalla selama ini disokong oleh sejumlah parpol, seperti Partai Demokrat (PD), PKS, PBB, PPP, PAN, dan lain-lain. Golkar sendiri bukan termasuk parpol yang mendukung pemerintahan SBY-Kalla, meski ada kader Golkar yang menjadi menterinya, yaitu Fahmi Idris. Namun, keberadaan Fahmi tidak diakui Golkar, karena sudah dipecat keanggotaannya dari partai itu. Kini, dengan Kalla menjadi ketua umum Golkar, maka posisi pemerintahan SBY-Kalla akan makin kuat. Golkar di bawah kepemimpinan Kalla otomatis akan mendukung pemerintahan. Karena Golkar merupakan parpol pemenang pemilu, maka posisi SBY-Kalla akan makin kokoh. Bila demikian, maka Golkar akan kembali berkuasa di pemerintahan, setelah Orde Baru tumbang. Saat Indonesia dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur), posisi Golkar tidak sehebat dulu. Begitu juga dengan saat kepemimpinan Megawati. Golkar tidak mendominasi pemerintahan, meski ikut terlibat dalam pemerintahan. Dalam kepemimpinan Gus Dur dan Mega, selala ada pos menteri yang diberikan kepada Golkar. Dan kini, Golkar kembali ke puncak kekuasaan, meski ketua umumnya hanya duduk sebagai wakil presiden. Tapi, dengan massa dan kekuatan Golkar yang besar, secara politik, posisi Kalla terhadap Presiden SBY diduga akan berubah. Kalla ini memiliki daya tawar yang tinggi. Belum ada respons dari parpol-parpol pendukung SBY-Kalla terhadap kemenangan Kalla di Golkar. Akankah mereka setuju, bila Golkar juga memberikan dukungan pemerintah? Dengan kembalinya Golkar berkuasa di pemerintahan, maka posisi oposisi terhadap pemerintah makin sedikit. Sebetulnya, banyak orang menilai, dengan adanya Koalisi Kebangsaan (gabungan PDIP, Golkar, PDS, dan PBR), maka akan tercipta keseimbangan antara pemerintah dengan DPR. Soalnya, pengawasan terhadap pemerintah kuat. Dengan Golkar kembali berkuasa, maka pengawasan terhadap pemerintah menjadi berkurang. Sebenarnya, kekhawatiran ini sudah ditangkap Kalla. Karena itu, Kalla pernah menyampaikan, bila dirinya menang, maka Golkar akan tetap kritis pada pemerintah. Kalla juga akan memilih tugas-tugasnya, antara sebagai wakil presiden dan sebagai ketua umum parpol. Apa bisa? (asy/)