YLKI: Momen Kenaikan Harga Elpiji Tidak Tepat

Jakarta - Keputusan Pertamina menaikkan harga Elpiji dinilai tidak tepat momennya. Pertamina juga tidak jujur dalam memberikan data-data tentang biaya produksi Elpiji. Keputusan menaikkan harga Elpiji ini tidak tepat sebab dilakukan bersamaan dengan adanya rencana kenaikan harga bakar bakar minyak (BBM). Dan, BBM belum naik saja sudah menimbulkan kenaikan harga sembilan bahan pokok atau sembako."Ya, sudah BBM dulu. Elpiji ditahan dulu. BBM belum naik saja sudah menumbilkan dampak seperti kenaikan sembako. Nanti akumulasi kenaikan sangat tinggi," kata pengurus harian Yayasan Lembaga Kosumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.Tulus, yang dihubungi detikcom melalui telepon selulernya, Minggu (19/12/2004) pagi, juga heran dengan alasan Pertamina masih merugi. "Kalau selalu merugi kenapa Elpiji masih masih dimonopoli, kenapa tidak dibuka. Kerugian itu kan karena terjadi inefisensi," katanya.Selain itu, Pertamina juga tidak jujur dalam memberikan data kerugian. "Mengklaim bisnis elpiji rugi, tapi tidak pernah memberitahukan ruginya karena apa. Biaya pokok berapa, dan sebagainya."Sementara tentang apa yang bisa dilakukan konsumen atas kenaikan harga Elpiji ini, Tulus menyatakan konsumen bisa memantau pelayanan Pertamina. "Apakah ada peningkatanh layanan. Sebab ada pengaduan soal isi tabung yang kurang."Kemudian juga ada laporan tentang peredaran tabung palsu yang jumlahnya mencapai 50 persen dari tabung yang beredar. "Ini harus dikontrol. Ada kejadian konsumen yang cacat seumur hidup karena tabung (palsu) meledak. Jadi jangan cuma menaikkan harga. Pelayanan juga harus ditingkatkan," ujar Tulus.Sementara soal upaya lain yang lebih tegas, misal menolak kenaikan harga Elpij, Tulus apatis. Sebab dulu YLKI pernah mengajukan class action yang menolak kenaikan harga Elpiji karena menyalahi ketentuan. Gugatan ini dikabulkan oleh pengadilan. Namun, saat kasusnya masih dalam proses banding, Pertamina sudah menaikkan harga Elpiji lagi.Sementara tentang kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Plus, Tulus tidak begitu mempersoalkannya. "Tidak masalah karena itu untuk kalangan atas. Jadi masyarakat kelas menengah bawah tidak terkena langsung kebijakan itu." (gtp/)