Perebutan Ketum Golkar
Kubu Akbar & Kalla Saling Jegal
Sabtu, 18 Des 2004 21:15 WIB
Jakarta - Perebutan posisi puncak di partai berlambang pohon beringin dalam Munas VII Partai Golkar di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali Sabtu (17/12/2004), semakin meruncing. Para pendukung calon ketua umum, yang sudah mengerucut ke kubu Akbar Tandjung dan M Jusuf Kalla, saling jegal. Forum-forum persidangan menjadi ajang adu strategi, sementara di luar forum, lobi-lobi terus berjalan.Perseteruan sudah tampak dalam rapat komisi yang membahas tata tertib. Kubu Kalla yang mengajukan perubahan tata tertib dengan mengusulkan jabatan wakil ketua umum ditentang kubu Akbardan disepakati dibawa ke forum paripurna. Sempat terjadi ketegangan antara dua kubu, meskipun sempat di lerai.Demikian juga dalam rapat tim verifikasi untuk menentukan calon ketua umum. Tim verifikasi sampai saat ini belum mengumumkan hasilnya. Padahal jadwal pengumuman dari tim verifikasi seharusnya dilakukan pada pukul 14.00 WITA. Tarik menarik kepentingan dari kedua kubu membuat sidang berjalan alot. Kubu Akbar Tandjung menuding pihak Kalla sengaja mengulur waktu menunggu AR Mandji datang dari Makassar Sulawesi Selatan untuk membawa bukti Jusuf Kalla pernah jadi pengurus di sana. Sementara kubu Jusuf Kalla balik menuding kubu Akbar sengaja mengulur waktu dengan alasan bahwa waktu masih kurang dan digunakan Akbar Tandjung untuk konsolidasi dan cari dukungan kepada para peserta munas, baik DPD I maupun DPD II.Sumber detikcom dari kubu Akbar Tandjung menyebutkan, pihaknya akan mengganjal Kalla dengan isu soal etika Kalla di Partai Golkar. "Dia ini kan dicalonkan menjadi wakil presiden oleh Partai Demokrat. Kalla tak mendukung pasangan presiden dari Partai Golkar. Dimana etika sebagai kader Golkar," katanya.Selain itu, komitmen Kalla dalam membangun partai secara terus-menerus juga diragukan. "Sampai saat ini apa yang sudah dia lakukannya untuk Golkar," tambahnya.Sementara kubu Kalla yang sejak awal merasa dijegal oleh kubu Akbar Tandjung dalam forum-forum rapat tak mau kalah. Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi persyaratan calon dan menggalang dukungan daerah-daerah, terutama daerah tingkat II. "Kami juga menawarkan kepada Wiranto untuk bergabung dengan tim Kalla. Kabarnya Pak Wiranto setuju," ujar salahseorang tim sukses Kalla.Namun Wiranto membantah kabar tersbeut. "Tak ada pengalihan suara," ujarnya singkat saat dicegatwartawan di Hotel Westin, Nusa Dua Bali.Kabar tak kalah seru seputar money politics. Menjelang akan dilangsungkannya pemilihan, bursa harga suara semakin naik. Jika pada awalnya satu suara dihargai Rp 50 juta, dengan sistem poembayaran dua kali. Di awal sebelum pemilihan Rp 25 juta dan setelah calon terpilih Rp 25 juta, kini sudah naik. "Saya dengar sudah ada yang berani memasang tariff Rp 200 juta untuk salah satu kandidat. Sekarang DPD II banyak yang kipas-kipas menunggu pinangan," ujar sumber tersebut.
(gtp/)











































