KSAD Siap Serahkan Bisnis Militer Kepada Pemerintah

Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu menegaskan, TNI Angkatan Darat (AD) siap melepaskan dan menyerahkan yayasan-yayasan yang mengelola bisnis militer kapan pun juga ke pemerintah. Hanya saja, KSAD meminta agar pemerintah menjamin kesejahteraan prajurit TNI AD."Kalau hari ini diambil, ambil. Tapi saya minta rumah dikasih dong. Kalau tidak, siapa yang kasih kesejahteraan prajurit," jelas KSAD Jenderal TNIRyamizar Ryacudu kepada wartawan di sela-sela gladi bersih upacara peringatan Hari Juang Kartika 2004 di Markas Besar TNI AD, Jl. Merdeka Utara, Jakarta, Sabtu (18/12/2004).KSAD menjelaskan, pemerintah harus memikirkan kesejahteraan prajurit dan PNS AD, serta keluarganya apabila bisnisnya diambil alih. Apalagi, katanya, banyak prajurit yang berpangkat rendah hidup di asrama bersama keluarganya. Begitu prajurit tersebut tewas, keluarganya yang hanya menggantungkan kepada si prajurit harus meninggalkan asrama."Kita harus kasih rumah. Kalau mertua atau orangtunya banyak uang, istrinya kembali. Kalau tidak bagaimana menghidupkan anaknya. Kalau dia jadi pelacur, siapa yang tanggung jawab? apa ada yang mau tanggung jawab? Dia disuruh ke luar asrama, tidak ada rumah, tidak bekerja, lalu bagaimana?" terang KSAD.Maka itu, KSAD meminta semua pihak untuk berpikir secara panjang soal kenapa TNI, khsusunya AD yang melakukan bisnis."Jadi kita pikir panjang, kalau saya sih bubar, ya bubarkan. Tapi, masa gaji saya yang Rp 7 juta untuk menanggung mereka, kan nggak cukup. Tidak boleh begitu," katanya.KSAD juga menambahkan, pihaknya sudah diajak pihak Departemen Pertahanan untuk membicarakan masalah penyerahan bisnis militer ini. Namun, KSAD menegaskankembali bahwa bisnis TNI AD tidak seperti dikatakan orang yang memiliki keuntungan besar. "Bisnis TNI AD tidak ada apa-apanya, paling Rp 30 miliar per tahun. Siapa bilang sampai triliunan, ndasnya apa? sampai triliunan," jelasnya.Dana militer yang sebesar Rp 30 miliar per tahun, lanjut KSAD, bila dibagi rata kepada 300.000 prajurit, maka masing-masing akan menerima Rp 100.000 perorang pertahun. Hanya saja, dana itu tidak bisa dibagikan semua, karena nilai Rp 100.000 tidak ada artinya bagi prajurit. Untuk itulah dilakukan prioritas pemberiannya. Dana itu akan diberikan kepada keluarga prajurit yang menjadi korban pertempuran seperti kaki dan tangan palsu, untuk pembelian rumah yang memang tidak memiliki rumah. "Untuk yang begitu-begitu, jadi kamu pikir berapa triliun, seharga APBN yang Rp 60 triliun, wah enak benar," ujar KSAD.KSAD mendesak pemerintah dan semua kalangan memikirkan kesejahteraan prajurit TNI karena terkait dengan profesionalisme TNI sendiri. Namun KSAD bertekad terus untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan profesionalisme prajuritnya, walaupun dalam kondisi anggarannya masih kurang. "Kalau kita dikasih (peralatan tempur, red), ya kita manfaatkan. Kalau tidak dikasih, jangan nangis, merengek-rengek, semangat hilang, guling-guling kayak anak kecil, tidak. Itu tandanya pemerintah belum mampu dalam memenuhi anggaran, bukannya tidak mau memberikan," jelas KSAD lagi. (zal/)