Isu Money Politics di Munas Golkar

Jakarta - Persaingan antara kubu Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla dalam perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar terus berlanjut. Pada hari kedua Musyawarah Nasional (Munas) VII di Hotel Westin, Nusa Dua Bali, Jumat (17/2004) isu money politics merebak cukup kencang di arena muktamar merebak sejak pagi hari. Ini terjadi setelah tata tertib baru dalam pemilihan ketua umum digolkan Kamis (16/12/2004) kemarin. Terutama pemberian hak suara kepada DPD II (Kabupaten) .Pemberian hak suara DPD II merubah peta dukungan. Draft awal tata tertib seperti yang dihasilan dalam Rapimnas Golkar pekan lalu dengan pemberian hak suara kepada DPD I (33 suara). Namun perkembangan politik di arena Munas berubah cepat. Kubu Kalla dengan dukungan Agung Laksono dan Surya Paloh mendapat dukungan kuat dari 28 DPD dari 32 DPD yang akan memilih. Kubu Akbar akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas dengan mengikutsertakan PDP II (kabupaten) sehingga pemilih menjadi 483 suara. Dengan perincian DPP 1 suara, DPD I 32 suara, DPD II 440 suara, Hasta Karya 8 suara dan organiasi sayap 2 suara.Sekarang ini peserta bisa kipas-kipas. "Ibarat kami buka toko, siapa yang berani beli lebih tinggi kami dukung," kata sumber golkar kepada detikcom Jumat siang (17/12/2004).Dan para kandidat ketua umum yang berkantong tebal kabarnya sejak Kamis malam (16/12/2004) melakukan lobi intensif ke DPD II-DPD II. Jika pada awalnya hanya melobi 32 DPD, kini harus melobi 483, jumlah yang luar biasa banyak, dengan waktu yang sangat singkat.Sumber detikcom menyebutkan ada tim sukses salah satu kandidat yang menawarkan kepada DPD II uang saku senilai Rp 50 juta untuk mendukung calon tersebut. "Uang sudah beredar sejak tadi pagi. Tim itu memberikan Rp 25 juta diawal, dan nanti setelah sang calon terpilih, akan diberikan Rp 25 juta lagi," kata sumber tersebut.Namun, ketika hal ini dikonfirmasi ke salah seorang tim sukses Kalla membantahnya. "Saya tak dengar info itu," kata Aksa Mahmud melalui SMS yang dikirim ke detikcom. Memang soal money politics ini ibarat kentut. Baunya kenceng, namun sudah dibuktikan."Uang Rp 25 juta kecil. Kalau jumlah itu dikalikan dengan 400 an peserta paling hanya Rp 40 milliar. Itu jumlah yang kecil untuk sejumlah kandidat," katanya.Terhadap isu money politics ini, Marwah Daud Ibrahim salah seorang kandidat ketua umum meminta agar dibuka saja. "Lebih baik dibuka saja. Siapa yang telah ditawari, harus berani membuka ke publik," ujarnya singkat. (jon/)