.webp)
"Angka pemberian bailout seharusnya ditetapkan sejak awal sehingga jangan berubah-berubah lagi," ujar ekonom Hendri Saparini yang dihadirkan sebagai saksi dalam kasus Century, di PN Tipikor Jakarta, Senin (12/5/2014).
Menurut Hendri, BI harus betul-betul melakukan kajian mengenai apakah suatu bank layak untuk diberikan bailout. Jika pun bank tersebut dianggap layak, maka angka bailout juga harus ditetapkan secara hati-hati.
"Dan tanggungan itu tidak hanya tanggung jawab bank sentral, tapi juga ada pemilik modal. Jadi bareng-bareng. Pemilik bank ambil bagian," kata Hendri.
Mengenai membengkaknya dana untuk pemberian bailout Century ini, mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menyebut hal itu terjadi atas perhitungan kebutuhan likuiditas bank.
"Kalau dalam krisis apapun yang kita anggap sebagai perkiraan kebutuhan untuk menutup likuiditas pasti tentatif. Misal tergantung apa yang terjadi dengan berapa orang yang akan mengambil uang, hal ini menjadikan perubahan-perubahan," ujar Boediono Jumat kemarin.
Tapi Boediono menyebut penentuan hitungan PMS berada di tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Pada tahap pelaksanaannya LPS lah bersama pengawas yang menentukan kebutuhan dari bulan ini, bulan berikutnya," sebutnya.
Dalam persidangan sebelumnya, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani mengaku kaget dengan membengkaknya dana PMS dari 632 miliar menjadi Rp 2,6 triliun untuk tahap pertama.
Mengetahui itu, Sri Mulyani bertanya ke BI. Pejabat BI mengatakan membengkaknya dana karena surat berharga Bank Century dimacetkan. "Kalau angkanya berubah-ubah seperti itu. Saya bisa mati berdiri," ujarnya.
(fjr/aan)
