.webp)
Acara yang digelar di Anjungan Kalimantan Timur, Sabtu (10/5/2014) ini berisi serangkaian kegiatan di antaranya pementasan tari-tarian, menyanyi, mendengar dongeng, lomba menggambar dan mewarnai. Mereka berkegiatan bersama dengan ceria dan tanpa canggung.
Dengan mengangkat tema "Pendidikan Non Diskriminasi", acara yang diselenggarakan oleh Organisasi New Indonesia ini merupakan rangkaian dari kegiatan Global Action Week yang diselenggarakan di berbagai negara pada tahun 2014. Global Action Week sendiri mengangkat tema Education & Disability - Equal Right Equal Opportunities.
Sedangkan Organisasi New Indonesia Network For Education Watch merupakan gabungan dari 17 NGO yang punya perhatian terhadap pendidikan nasional.
Diharapkan melalui acara ini, orang tua dan anak baik yang berkebutuhan khusus atau yang tidak, dapat mendukung pelaksanakan pendidikan tanpa diskriminasi. Mereka yang difabel atau non difabel dibiarkan berkegiatan bersama agar dapat dipahami bahwa tidak perlu ada diskriminasi dan membeda-bedakan di antara mereka.
"Setiap warga negara dalam kondisi apapun, latar belakang agama, ras, termasuk kondisi tubuh memiliki hak yang sama untuk dapat kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas," ujar Koordinator Abdul Waidl kepada wartawan.
Abdul menilai hingga saat ini negara masih belum memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak difabel. Hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya tenaga pengajar berkualitas untuk anak berkebutuhan khusus. Padahal, Abdul mengungkapkan ada 4 sampai 5 juta anak tuna rungu di Indonesia.
"Problem kita, kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus disusun oleh orang non difabel, dengan cita-cita orang non difabel dan yang mengajarnya juga oleh non divabel. Padahal mereka tidak mengalami itu," ulasnya.
Menurutnya, sudah saatnya para difabel menjadi guru untuk anak-anak difabel. Sebab, mereka memiliki bahasa ibu yang sama.
Dalam kesempatan itu, hadir Komisioner KPAI Susanto menambahkan pemerintah melalui Kemendikbud perlu melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran sekaligus perhatian bagi penyelenggara pendidikan khusus.
"Negara harus ambil bagian ke depan, kementeriaan pendidikan harus menjadi pihak yang terdepan dalam mengurusi masalah ini," kata Susanto.
(sip/ndr)
