.webp)
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jerry Sumampow, menjelaskan MK juga berlomba dengan waktu karena diprediksi permohonan yang masuk akan sangat banyak sehingga tak menutup kemungkinan persoalan pemilu di MK akan diselesaikan secara kompromi.
"Ketika suara sudah ditetapkan ya selesai, nanti dibawa ke MK. Lalu, MK pun akan kewalahan karena bergelut dengan waktu. Hanya adaa 9 hakim dan 3 panel, jadinya akan lahir kompromi. Kita harus ada penyederhanaan sistem, potong PPS dan PPK," ujar Jerry dalam diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2014).
Hal itu disimpulkan Jerry berdasarkan kinerja KPU yang berlomba dengan waktu. Sebagian besar waktu yang dimiliki KPU sebelum penetapan Jumat (9/5) kemarin, habis di daerah. Sehingga penyelesaian dilakukan secara kompromi.
"Waktu rekapitulasi terlalu panjang. Di 2009, tak ada rekapitulasi di PPS kok di 2014 kembali dilakukan. Kalau mau dihilangkan itu PPK. Di tingkat bawah sudah ada problem, tapi KPU pusat kembalikan ke bawah dan akhirnya di bawah itu kompromi," ujar Jerry.
Oleh karena itu, Jerry berpendapat agar ada upaya penyederhanaan proses Pemilu. Lalu perbaikan sistem pengawasan pemilu juga harus diperhatikan. "Pemilu kita rumit jadi harus disederhanakan. Pemilu kita nggak bisa diawasi. Kalau ada saksi partai mengawasi, juga nggak bisa diawasi," ujar Jerry.
(vid/aan)
