.webp)
"Nah itu masih lumayan saya liat itu ya. Trus kayak beberapa walikota yang kita baru ganti, oke. Tapi memang sistem kewenangannya belum ada. Kalau tenaga kerjanya termasuk oke gitu lho," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5).
Perombakan besar-besaran juga pernah dilakukan oleh Jokowi-Ahok lewat mekanisme lelang jabatan untuk posisi camat lurah. Sementara di tingkat SKPD, keduanya pada Februari lalu juga mencopot dan memutasi banyak kepala dinas dan kepala bidang.
Walau begitu mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, beberapa SKPD yang strategis ternyata masih belum berhasil direformasi sepenuhnya. Satuan yang dianggap masih 'bernilai merah' antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan.
"Yang strategis kayak Dinas Tata Ruang, Dinas PU ya masih setengah-setengahlah. Sedangkan yang belum beres itu memang Dinas Kebersihan. Dinas Taman dan Pemakaman ya kita harap bisa kasih kepercayaan pada kasudinnya yang baik," ungkap Ahok.
Pernyataannya itu sejalan dengan masih banyaknya masalah dan kebijakan yang tak kunjung bisa diterapkan. Di bidang perhubungan, misalnya, masalah yang berkembang yakni soal pengadaan bus Transjakarta yang berbau korupsi, parkir liar dan penerobos busway. Di dinas Kebersihan, masalah juga banyak mulai dari soal gaji pegawai, truk sampah, sistem pengangkutan sampah, retribusi yang mahal, dan banyak lagi. Begitu juga soal dugaan adanya permainan oknum di dinas perumahan dalam mafia rumah susun.
"Dinas Perumahan (pejabat) atasnya sudah baik tapi bawahnya masih main.
Semua yang bawah main mesti kita ganti makanya kita tes lagi saja yang eselon 3 dan 4. Di dinas Pendidikan juga setelah kita ganti Lasro (Kadisdik yang baru, Lasro Marbun) sudah lumayan. Tapi ini juga musti babat eselon 3-4nya," pungkas Ahok.
(ros/rvk)
