Golkar Juga Sejalan dengan SBY Soal UUD '45

Jakarta - Partai Golongan Karya tak hanya menentang nasionalisasi aset seperti dikoarkan salah satu capres. Partai berlambang beringin ini juga menolak tegas janji capres tersebut bahwa jika terpilih maka dia akan kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan atau amandemen.

Partai Golkar menilai jika bangsa ini kembali ke UUD '45 yang sebelum diamandemen berarti memutar balik sejarah. "Kemajuan-kemajuan dalam berdemokrasi yang saat ini kita rasakan dan nikmati berarti akan diputar kembali ke belakang," kata juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya saat dihubungi detikcom, Jumat (9/5/2014).

Tantowi mengatakan bila kembali ke UUD yang belum diamandemen maka akan mengubah susunan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku sekarang ini. Misalnya mengenai penghapusan lembaga Dewan Perwakilan Daerah dan mengubah fungsi dan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Padahal, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar ini menekankan UUD '45 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali itu merupakan amanat reformasi dan juga mengikuti perkembangan zaman.

Lebih lanjut Tantowi menuturkan saat ini bangsa Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan dalam berdemokrasi. Tantowi menyoroti bila dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia sekarang ini ada hal-hal yang tidak berjalan dengan baik hal itu bukan karena sistem ketatanegaraannya yang salah.

"Saya melihat bukan sistemnya yang sekarang ini perlu diubah tapi perilaku-perilaku individu yang tidak menjalankan sistem kenegaraan dengan benar," ujar anggota Komisi I DPR ini menegaskan.

Sebelumnya Golkar mengeluarkan pernyataan sikap menolak tegas adanya janji seorang calon presiden yang hendak menasionalisasi aset. Penolakan ini senada dengan pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang sama sekali tidak setuju dengan nasionalisasi aset.

SBY juga menentang capres yang dalam janjinya bahwa jika terpilih maka akan kembali ke UUD '45 sebelum dilakukan amandemen. Menurut SBY hal itu hanya mudah diucapkan namun sulit diimplementasikan karena bisa mengganggu stabilitas politik atau membalik jalan sejarah.

SBY tak menyebutkan siapa capres yang disindirnya, namun menurut banyak pihak yang dimaksud adalah capres Gerindra Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo pernah menyebut soal manifesto Gerindra yakni kembali ke UUD 1945.

(brn/erd)