Organisasi Buruh Diminta Tetap Netral dan Tak Memihak Capres

Organisasi Buruh Diminta Tetap Netral dan Tak Memihak Capres

- detikNews
Jumat, 09 Mei 2014 16:02 WIB
Organisasi Buruh Diminta Tetap Netral dan Tak Memihak Capres
Jakarta - Aktivitas politik buruh dalam peringatan May Day lalu menarik perhatian kalangan akademisi dan aktivis. Organisasi buruh diharapkan bisa tetap netral dan tak ikut-ikutan dalam politik praktis.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Padjajaran Muradi mengatakan sebaiknya buruh netral dalam Pemilu. Menurutnya, buruh tidak punya latar belakang untuk terjun ke politik.

Janji bakal capres yang mengatakan akan menempatkan aktivitas buruh menjadi menteri dinilainya terlalu muluk-muluk. Kalaupun itu terealisasi, maka bakal menimbulkan kesenjangan upah antara buruh dengan profesional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang yang karyawan sarjana aja digaji berapa sih. Batas upah buruh sudah di atasnya. Ini yang buat sistem tidak adil. Makanya saya nggak yakin kalau isu menteri dari kalangan buruh. Itu hanya isu populis yang ada. Jangan sampai nanti malah jadi jebakan batman," kata Muradi di Diskusi 'Buruh, militerisme dan Pilpres 2014' di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (9/9).

Di tempat yang sama, Direktur Imparsial Poengky Indarti menyebut belum ada sejarahnya di Indonesia dalam Pemilu kalau buruh berkoalisi dengan militer. Menurut dia, janji bakal calon presiden yang akan memenuhi sejumlah janji tuntutan buruh adalah tidak benar.

"Teman-teman buruh jangan langsung percaya. Militer itu akan menganggap investasi adalah persoalan penting. Upah buruh murah, investasi bagus itu yang diinginkan seperti zaman Orde Baru," kata Poengky.

Dia menambahkan kalau pengalaman Marsinah untuk memperjuangkan hak buruh saat Orde Baru harus dilihat. Saat itu pada 1993, Marsinah bersama beberapa rekannya memperjuangkan upah buruh murah dari Rp 1.700 per hari agar bisa naik Rp 2.250 per hari. Persoalan pun hampir sama dengan kondisi sekarang karena buruh terus memperjuangkan kenaikan upah.

"Mereka minta kenaikan Rp 2.250. Itu masih murah. Mereka lakukan aksi demo juga dimata-matai sama intel. Enggak ada itu dalam demokrasi buruh berkoalisi sama militer," ujar mantan pengacara Marsinah itu.

(hat/trq)


Berita Terkait