.webp)
Penetapan hasil rekapitulasi nasional Pileg 2014 belum dikeluarkan KPU. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) mempersiapkan diri dengan membuat loket khusus pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014.
Hal ini tampak di lantai 1 Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2014). Puluhan pegawai MK ditunjuk sebagai gugus tugas penerima PHPU khusus Pileg 2014. Ada 14 loket yang disiapkan di sebuah aula, 2 loket untuk DPD dan 12 loket untuk parpol peserta pemilu 2014.
Setiap loket untuk parpol terdiri dari tiga meja putih dengan 6 pegawai yang siap melayani PHPU parpol tersebut. Hal yang sama juga dilakukan untuk loket DPD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di lobi lantai 1 terdapat layar LCD sebagai alat penerangan yang membeberkan syarat permohonan PHPU. Lalu di sisi lainnya ada sebuah penunjuk waktu 72.00.00 yang akan berjalan mundur ketika KPU mengetuk palu penetapan rekapitulasi nasional.
"Angka itu kan sesuai UU, PHPU itu diajukan 3x24 jam sejak hasilnya ditetapkan KPU," ujar salah satu pegawai MK yang tampak sibuk memindahkan kursi.
Seperti yang diketahui, para pihak perkara PHPU anggota DPD, DPR, dan DPRD adalah anggota parpol dan perseorangan caleg DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan tertulis dan permohonannya diajukan parpol.
Parpol lokal untuk keanggotaan DPRA dan DPRK juga diperkenankan mengajukan permohonan, termasuk perseorangan calon anggota DPD. Sementara termohonnya adalah KPU.
7 Provinsi dari 33 provinsi masih mengalami penundaan rekapitulasi suara di KPU. Hari ini merupakan batas akhir rekapitulasi perhitungan nasional.
(vid/nik)
