Amini Sindiran SBY, PAN Akan Menjauh dari Prabowo?

Jakarta - PAN mengamini pernyataan Presiden SBY tentang bahaya janji capres yang ingin menasionalisasi aset dan kembali ke UUD 1945. Apakah ini berarti PAN akan menjauh dari Prabowo?

Tak lama setelah munculnya video sindiran SBY, internal PAN mulai bereaksi 'menggugat' kabar hampir finalnya duet Prabowo-Hatta. Elite-elite PAN meminta keputusan soal koalisi diputuskan dalam Rakernas.

"Masing-masing partai punya mekanisme. Walaupun sudah ada kesepahaman antara Pak Hatta dengan Pak Prabowo, itu baru namanya kesepahaman. Kalau mau dibuat dalam bentuk kesepakatan, itu di PAN mekanismenya Rakernas," kata deklarator PAN Putra Jaya Husin saat dihubungi, Jumat (9/5/2014).

Jika dibawa ke Rakernas, maka bisa muncul suara yang menginginkan agar PAN berpaling dari Prabowo. Apalagi di internal PAN muncul penolakan visi nasionalisasi aset asing dan kembali ke UUD 1945.

"Kita tidak setuju dengan nasionalisasi aset karena itu bertentangan dengan globalisasi. Peran Indonesia di dunia internasional sudah sangat luas, masuk G20 sebagai negara terbesar di Asia Tenggara," kata Ketua DPP PAN Bara Hasibuan kepada detikcom, Jumat (9/5/2014).

PAN juga tidak setuju kembali ke UUD 1945. Sebab PAN adalah partai yang dilahirkan di era reformasi.

"Kita yang mendukung dilakukan amandemen UUD 1945 karena kita berpendapat UU 1945 yang menyebabkan abuse of power," kata Bara.

Lewat Youtube, Ketum PD SBY menegaskan tak akan memilih capres yang janjinya muluk-muluk dan berbahaya bagi masa depan Indonesia. SBY mencontohkan janji kampanye yang membahayakan masa depan Indonesia adalah dengan menyatakan akan menasionalisasi atau mengambil alih semua aset asing. Menurut SBY hal itu akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

"Besok kita dituntut di pengadilan arbitrase, lusa kita bisa kalah, kalahnya itu akan memporakporandakan perekonomian kita, dampaknya dahsyat. Kalau ada seorang capres yang bersikukuh akan menasionalisasi aset asing, saya tidak akan memilihnya, tidak akan mendukungnya, karena saya tahu risikonya, itu membawa malapetaka bagi Indonesia," ujar SBY seperti dikutip dari Suara Demokrat di Youtube, Rabu (7/5/2014).

SBY juga mencontohkan janji kampanye lainnya yang dapat membahayakan masa depan Indonesia. Salah satu capres menyebutkan janjinya bahwa jika terpilih maka dia akan kembali ke UUD 45 sebelum dilakukan perubahan atau amandemen. Menurut SBY hal itu hanya mudah diucapkan namun sulit diimplementasikan karena bisa mengganggu stabilitas politik atau membalik jalan sejarah.

SBY tak menyebutkan siapa capres yang disindirnya, namun menurut banyak pihak yang dimaksud adalah capres Gerindra Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo pernah menyebut soal manifesto Gerindra yakni kembali ke UUD 1945.

(trq/van)