Adalah Perhimpunan Pendidikan Demokrasi yang melakukan survei tersebut. Hasil survei mereka menunjukkan warga tak dapat mengawasi pemerintahan sebagai salah satu komponen demokrasi.
"Demokrasi yang berlangsung di Indonesia masih sebatas usaha untuk melengkapi komponen sistem demokrasi," kata Kepala Lembaga Penelitian Psikologi dari UI, Bagus Takwin di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu ada kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, pendidikan murah, pemberdayaan perempuan, media massa yang bebas, peraturan daerah yang jelas, pemerintahan yang stabil, pemerintahan daerah yang bekerja sesuai aturan dan warga dapat mengadu jika ada keluhan.
Kemudian ada penerapan hukum yang tidak pandang bulu, pegawai pemerintah dapat bersaing sehat untuk jabatan, warga dapat menyampaikan pendapatnya soal pemerintahan dan warga dapat mengawasi pemerintahan.
Indeks 19 kategori itu menggunakan rentang skor 0-5, dan kategori warga dapat mengawasi pemerintahan berada di skor 2,2 yang artinya komponen demokrasi itu ada tapi sangat buruk penerapannya. Sementara skor tertinggi adalah komponen pelaksanaan pilkada teratur di angka 3,8 yang artinya ada tapi buruk.
Namun 19 kategori atau komponen demokrasi itu tak ada yang berada di atas nilai ada dan baik. Survei ini sendiri menggunakan metode kuisioner melibatkan 2.367 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Responden diperoleh dari teknik multistage random sampling, dengan sampling error 1,98 persen, sementara tingkat kepercayaan 95 persen.
(vid/erd)











































