Mendagri Berharap Ricuh di Kutai Kartanegara Cepat Selesai

Jakarta - Mendagri Mohammad Ma'ruf berharap ricuh yang terjadi di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim, seiring dengan penunjukkan Awang Dharmabakti sebagai bupati cepat selesai, sehingga roda pemerintahan di sana kembali berjalan normal.Mendagri mengungkapkan hal itu usai dialog dengan Gubernur Kaltim Suwarna AS, Bupati Kaltim Awang Dharmabakti, Ketua DPRP Kaltim Bachtiar Effendy dan mantan Bupati Kutai Kertanegara Syaucani di Gedung Depdagri, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, (17/12/2004)."Saya sudah menerima Pak Gubernur dan Ketua DPRD, jadi semuanya saya tampung dan kami akan proses untuk dialog. Melalui dialog ini saya harap masalah ini cepat selesai agar roda pemerintahan dis ana bisa berjalan lagi," kata Ma'ruf.Dijelaskan Ma'ruf, persoalan yang muncul di Kabupaten Kutai Kertanegara, sebelumnya hanya karena miskomunikasi saja. Namun, dia menolak miskomunikasi seperti apa yang terjadi di sana.Sementara itu, Gubernur Kaltim Suwarna mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Mendagri, Mendagri memberikan penjelasan tentang keluarnya SK pemberhentian masa tugas Syaucani. Dari pertemuan tersebut, dikatakan, semuanya sepakat untuk mensosialisasikan pengangkatan Awang Dharmabakti.Saat ditanya mengenai masalah keamanan di sana, Suwarna hanya mengatakan, "Kalau keamanan bukan wewenang saya, tapi saya rasa masalah ini akan cepat selesai."Mengenai Syaucni yang menilai diberhentikan secara mendadak, Suwarna menolak menjelaskan. "Kita lihat saja hasil dialog selanjutnya," tandas dia.Di tempat yang sama, pejabat bupati yang ditunjuk gubernur dan mendagri Awang Suwarna mengatakan, pengangkatannya sudah sesuai dengan UU yang berlaku, hanya saja dibutuhkan sosialisasi berkaitan dengan UU pemerintah daerah."Saya kira tidak ada yang salah dengan pengangkatan saya semuanya sudah sesuai dengan UU, cuma sosialisainya seperti yang dikatakan mendagri yang perlu ditingkatkan lagi. Dia juga mengatakan, tidak ada masalah dengan ketua dan anggota DPRD hanya ada masalah miskomunikasi saja," ujarnya.Sementara itu, Ketua DPRD Bachtiar Effendi mengatakan, jalan terbaik untuk mengatasi kemelut pergantian tersebut adalah mencabut kembali SK Mendagri lalu memilih pejabat yang baru. Dikatakan, sebelum 19 Oktober 2004 DPRD sudah mengirim surat ke mendagri lewat gubernur untuk perpanjangan jabatan Syaucani, tapi tidak digubris.Kemudian muncul SK Mendagri yang mendadak yang mengangkat pejabat bupati baru. "Surat tembusan DPRD hanya dititipkan di pos jaga saja. Masyarakat juga kaget dengan datangnya personil keamanan menjelang pelantikan Awang," kata dia. (umi/)