.webp)
"Pernyataan itu bukan ditujukan ke Pak Prabowo karena dalam programnya, tidak ada yang muluk-muluk. 6 aksi Gerindra itu program terukur sangat sederhana bisa dikerjakan. Kami melakukan kajian berbulan-bulan bahkan tahunan," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada detikcom, Rabu (7/5/2014).
Muzani juga tak merasa kritik SBY soal capres yang berkampanye membahayakan Indonesia diarahkan ke Prabowo. Dua kritik SBY antara lain ke capres yang mendorong kembali ke UUD 1945 dan nasionalisasi aset.
"Sebagai Presiden yang memimpin Indonesia selama 10 tahun saya kira Pak SBY tahu persis memimpin Indonesia. Presiden mengingatkan janji muluk-muluk akan memberatkan diri sendiri, nasionalisasi aset asing akan menyulitkan perjalanan internasonal. Pernyataan Pak SBY kami anggap peringatan presiden kepada rakyat," kata Muzani.
Muzani menegaskan Prabowo tak ada program menasionalisasi aset. "Tidak ada program nasionalisasi aset asing, tidak ada program itu. Prabowo mengatakan keseimbangan produk domestik bruto antara kepemilikan segelintir orang asing dibandingkan dengan orang Indonesia," kata Muzani.
"Pak Prabowo tidak mengatakan nasionalisasi aset asing tapi kepentingan nasionalis kita harus betul-betul diperjuangkan, sama dengan negara lain memperjuangkannya. Jadi kalau kemudian ada renegoisasi untuk sebesar-besar kepentingan rakyat itu kan memang seharusnya," kata Muzani.
Nah soal amandemen UUD 1945, menurut Muzani bisa dinegosiasikan. Karena perolehan suara Gerindra juga tidak signifikan.
"Poin penting UUD 1945, harus ditata ulang, disitu perjuangan, kita nggak bisa bicara 2 atau 3 hari kalau soal itu," pungkasnya.
(van/try)
