Menhan Australia: Pelebaran Laut Bukan Perluasan Yurisdiksi

Menhan Australia: Pelebaran Laut Bukan Perluasan Yurisdiksi

- detikNews
Jumat, 17 Des 2004 10:38 WIB
Jakarta - Menteri Pertahanan Australia Robert Hill menegaskan pelebaran wilayah laut yang dilakukan negaranya bukan untuk meluaskan yurisdiksi. Pelebaran wilayah laut itu hanya sekedar perluasan wilayah geografi agar bisa meminta keterangan dari kapal-kapal yang berlabuh di Australia."Ini hanya perluasan wilayah geografi. Di mana kami ingin mengetahui lebih jauh tentang latar belakang atau informasi lainnya terutama untuk kapal-kapal yang berniat transit atau berlabuh di pelabuhan Australia," kata Robert Hill.Hill, dalam jumpa pers usai bertemu Menhan Juwono Sudarsono di Departemen Pertahanan RI, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (17/12/2004), menegaskan kebijakan yang diambil Australia tidak bertentangan dengan peraturan hukum internasional. "Akan lebih baik jika Australia memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kapal-kapal yang transit di laut. Di antaranya informasi tentang berapa lama kapal itu akan berada di Australia serta sudah pernah atau belum kapal tersebut ke Australia," lanjut Hill seraya menegaskan Australia memiliki komitmen dan niat untuk mematuhi semua kewajiban hukum internasional.Dijelaskan Hill, Australia dan Indonesia memiliki kesepakatan untuk melindungi kilang minyak lepas pantai. Australia memiliki sejumlah wilayah yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama antara Indonesia dan Australia."Kami ingin membicarakan lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia sehingga bagaimana nanti kami bisa memberikan perlindungan yang terbaik atau lebih baik untuk aset-aset ini," jelas Hill seraya menambahkan Australia memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan negara tetangga dengan tujuan untuk mencapai perlindungan keamanan. Sementara Menhan Juwono Sudarsono menyatakan pemerintah Australia tidak bermaksud untuk menjangkau kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia hanya akan meminta keterangan terhadap setiap kapal yang berada di perairan Australia. "Nanti siang masalah ini akan dibahas dengan presiden (Presiden SBY)," demikian Juwono. (gtp/)


Berita Terkait