Hak Suara di Munas Golkar Naik, 'Gizi' Makin Menggunung

Jakarta - DPD II Golkar kini yang memegang bola dalam Munas Golkar VII. Tidak lagi DPD I Golkar. Masing-masing memiliki hak suara yang sama, satu suara. Dengan makin banyaknya perolehan suara yang diperebutkan, apakah 'gizi' yang ditebar juga tambah menggunung? Atas nama demokrasi, seperti yang diungkapkan Wiranto selama ini, perubahan tata tertib (tatib) dilakukan dalam Munas Golkar. Bila sebelumnya dalam draf tatib disebutkan bahwa hanya 36 suara yang diperebutkan, 33 suara di antaranya berasal dari DPD I Golkar, peserta Munas sepakat mengubahnya. Hasil tatib yang disahkan dalam rapat paripurna Kamis (16/12/2004) kemarin, menyepakati bahwa DPD II Golkar diberi juga hak suara. Masing-masing DPD II memiliki 1 suara. Karena itu, jumlah suara yang diperebutkan dalam pemilihan ketua umum nanti makin bertambah. Kini menjadi 484 suara. Suatu perubahan yang cukup mengejutkan. Dengan perubahan banyaknya suara yang diperebutkan ini, syarat minimal dukungan bagi calon ketua umum pun berubah. Bila sebelumnya hanya disyaratkan didukung 10 suara, kini syarat dukungan digelembungkan menjadi minimal 150 suara. Memang, perubahan ini tidak hanya mengatasnamakan demokrasi. Karena usulan ini sempat juga ditolak. Proses perubahan tatib ini juga melalui jalan berkelok-kelok dan berliku. Dan akhirnya, banyak yang menilai, perubahan tatib ini karena perang strategi. Tidak sedikit orang yang menduga, perubahan tatib ini merupakan jurus kubu Akbar cs untuk mengkerdilkan kekuatan Kalla cs. Akbar sendiri mengaku diuntungkan dengan perubahan tatib ini, meski membantah hal ini untuk mengganjal laju Kalla. Memang, perubahan tatib ini akan membuat pemilihan ketua umum Golkar makin demokratis, karena melibatkan lebih banyak unsur, yaitu DPD-DPD II. Tapi di sisi lain, dikhawatirkan hal ini akan membuat peluang jual beli suara makin tinggi. Menurut sumber detikcom, pemilihan ketua umum Golkar ini akan mirip dengan konvensi Partai Golkar lalu. Meski dari sisi jumlah suara berbeda, tapi prosesnya akan mirip. Sudah bukan rahasia lagi, pemilihan konvensi Golkar beberapa waktu lalu juga disebut-sebut mempraktekkan jual beli suara. Dengan kata lain, 'gizi' yang diperlukan untuk keperluan jual beli suara itu makin menggunung. Istilah 'gizi' di Golkar memang sudah hal umum. Gizi yang dimaksud tentu adalah 'uang'. Karena itu, saat proses Konvensi Golkar lalu, muncul selentingan bahwa seorang calon sampai mengeluarkan puluhan miliar untuk memenangkan pertarungan. Dia harus datang ke daerah-daerah menemui DPD-DPD II Golkar sambil menebar 'gizi' itu. Tidak hanya itu, selain menebar gizi, DPD-DPD II Golkar ini juga harus 'dipelihara' sampai pemilihan dilakukan. Dan biaya pemeliharaan ini juga berbiaya besar. Bila usulan sebelumnya bahwa hanya 36 suara diperebutkan, tentu gizi yang ditebarkan akan lebih sedikit. Sang calon ketua umum hanya perlu mendekati pemilik hak 36 suara itu dan 'memeliharanya'. Tapi, dengan 448 suara yang diperebutkan, bisa dibayangkan berapa banyak 'gizi' yang harus ditebar.Bila praktek 'gizi' ini masih berlaku di dalam Munas VII Golkar, ini bermakna bahwa sang calon ketua umum mau tak mau harus mengeluarkan pundi-pundi yang lebih banyak. Dan bila melihat calon-calon yang bertarung, masalah 'gizi' ini tampaknya tidak akan menjadi masalah, tinggal siapa yang berani mengeluarkanpundi-pundi yang lebih besar. Saat ini, calon ketua umum hanya mengerucut pada dua nama: Akbar Tandjung dan M Jusuf Kalla. Akbar didukung Wiranto dan Marwah Daud. Baik Akbar maupun Wirantojelas memiliki dana miliaran rupiah.Saingan Akbar, Kalla, jelas lebih kaya. Apalagi Kalla didukung Surya Paloh dan Agung Laksono. Kalla dan Paloh, sama-sama pengusaha, yang pundi-pundinya sangat mungkin lebih banyak dibanding kubu Akbar. Memang, tidak ada data valid bahwa 'gizi' ini diperlukan dalam pemilihan-pemilihan jabatan politik di Golkar. Tapi, orang dalam Golkar tidak menafikanadanya hal itu. Beberapa waktu lalu Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendy Yusuf saat menyatakan ikut maju sebagai calon ketua umum Golkar mengakui adanyapraktek ini.Namun, Slamet mengaku tidak akan menggunakan 'praktek' ini. "Saya tahu peta mana DPD-DPD yang bisa dikasih 'gizi' dan mana yang tidak. Masih banyak DPD yang bersih," kata Slamet saat ditanya mengenai 'gizi' yang dipunyainya. Sayang, sepertinya nama Slamet kurang mencorong di arena Munas. Mantan Wasekjen Golkar Muchyar Yara juga tidak menafikan adanya penebaran gizi dalam proses politik di Golkar. "Gizi itu wajar dilakukan, bila itu untuk menyosialisasikan sang calon agar terpilih. Tapi, kalau gizi itu dimaksudkan untuk menyuap, itu cara yang salah," kata dia saat dihubungi detikcom. (asy/)