.webp)
Hingga saat ini, dari 7.000 item kegiatan selama tahun anggaran 2014, permohonan lelang baru 302 item yang baru masuk ke ULP dan hanya 18 paket yang siap dilaksanakan. Ahok pun mengungkapkan dia akan mencoret pengadaan barang SKPD yang membandel.
"Kalau ada SKPD yang tidak bisa mengisi pengadaan secara satuan, nilai kontraknya berapa, ya sudah dicoret saja, tidak usah pengadaan barang. Masa kamu mau beli barang tidak tahu spesifikasi dan patokan harga serta kontraknya gimana," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2014).
Ahok menyebut dari 750 SKPD dan UKPD di DKI, baru ada 67 yang mengusulkan kegiatan. Padahal, seharusnya, kata dia, pada SKPD yang harus menyesuaikan penggunaan sistem lelang melalui ULP dan E-budgeting.
"Macam-macam (SKPD) yang bandal. Dinas Pekerjaan Umum saja banyak yang tidak mengerti kok. Ya nanti yang bandel-bandel tidak mau masukin ya kita buang saja. Kita pindahkan ke SKPD yang mau kerja cepat," katanya.
Langkah pelayanan satu pintu dan e-budgeting diakuinya akan membuat banyak SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran). Hal itu pula yang dijadikan beberapa SKPD yang membandel untuk tidak mengikuti sistem ULP dan meminta kembali ke sistem yang lama, tender di masing-masing satuan kerja.
Tapi mantan Bupati Belitung Timur itu malah tak bergeming soal urusan SILPA. Karena sistem e-budgeting dianggapnya memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Terbukti dari 50 ribu – 60 ribu kegiatan pengadaan barang, tahun ini dipangkas menjadi 7000 kegiatan karena banyak yang sama.
"Kasarnya mereka mau paksa kita bilang ‘kalau kamu enggak mau kasih balik tender sendiri-sendiri (sistem lama) maka akan terjadi SILPA. Tapi bagi saya kan ya sudah SILPA saja, emang gua pikirin!" tegasnya.
"Jadi dulu orang terbiasa glondangan, sekarang harus dirinci. Ketika enggak dirinci ya tidak akan keluar itu uang. Mungkinnya itu bukan hambatan, hambatan harus mindset yang diubah," imbuhnya.
(ros/jor)
