23 DPD I Terima LPj Akbar, 4 DPD I Dukung Pencalonan Kalla

Denpasar - Sebanyak 23 dari 33 DPD I Partai Golkar menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LPj) DPP yang dibacakan Ketum Akbar Tandjung. Dari 23 DPD I, 4 diantaranya menyampaikan dukungannya atas pencalonan Jusuf Kalla sebagai kandidat ketum. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna III Munas VII Partai Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (16/12/2004). Agenda paripurna adalah pandangan umum atas LPj Akbar. Dari 33 baru 23 DPD I yang menyampaikan pandangannya. Salah satu DPD I yang menerima LPj Akbar adalah Maluku Utara (Malut). Menurut Ketua DPD I Malut Yamin Tawari pihaknya menerima LPJ DPP. Namun, DPD Malut menginginkan adanya rehabilitasi terhadap fungsionaris Golkar yang dipecat, Fahmi Idris cs. "Perbedaan visi politik dalam partai adalah hal wajar," ujarnya. Permintaan DPD I Malut lainnya adalah evaluasi terhadap Koalisi Kebangsaan serta pengelolaan dana partai secara transparan. "Hendaknya kita tinggalkan cara konvensional dan tradisional," katanya. Sementara, 4 DPD I yang menyatakan dukungannya atas pencalonan Kalla sebagai ketum adalah Jabar, Lampung, Kalsel dan Kaltim. Sekadar diketahui, Rabu lalu. Kalla mengklaim sebanyak 28 DPD mendukung pencalonan dirinya. Bahkan 19 DPD I diantaranya telah membubuhkan tanda tangan. Disela-sela paripurna, Agung Laksono yang disebut-sebut sebagai kandidat wakil ketum dalam paket Kalla mangaku akan tetap berkomitmen mendukung partner-nya. "Saya akan tetap seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa saya mendukung Pak Jusuf Kalla," tegasnya. Disinggung soal pemberian hak suara kepada DPD II yang diperkirakan akan menguntungkan kubu Akbar, Agung mengaku setuju. Alasannya, sejak 6 tahun yang lalu, DPD II memang sudah dijanjikan untuk diberikan hak suara. Begitu juga dengan persyaratan calon ketum harus 5 tahun berturut-turut terlibat dalam kepengurusan DPP atau DPD I dinilai Agung wajar. "Artinya seperti itu sudah dicantumkan dalam AD/ART tentang syarat jadi pengurus," katanya. Bagaimana dengan Wiranto, apakah akan terus maju? "Saya tetap akan maju. Belum ada kesepakatan dengan Pak Akbar. Saya masih maju meski memang sudah ada hasil tentang tatib," tandas Wiranto. (rif/)