Australia-Indonesia Lebih Baik Amankan Bersama Perbatasan Laut

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, lebih baik Australia melakukan kerjasama militer untuk pengamanan di wilayah perbatasan laut kedua negara. Daripada Australia membuat zona keamanan maritimnya 1.000 mil laut, karena hal itu melanggar wilayah Indonesia. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada wartawan setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Australia Robert Hill di Hotel Four Seasons (Regent), Jakarta, Kamis (16/12/2004). Dalam pertemuannya dengan Panglima TNI, Menhan Australia didampingi oleh Sekjen Dephannya Richard Smith dan Dubes Australia untuk Indonesia David Ritchie. Seperti diberitakan sebelumnya, PM Australia John Howard, Rabu (15/12/2004) kemarin menyatakan, akan memperkuat pertahanan terhadap serangan teroris dengan menciptakan zona keamanan 1.000 mil laut. Kawasan itu Zona Informasi Maritim Australia untuk melindungi pelabuhan, perairan dengan memeriksa seluruh kapal yang melintas. Padahal menurut konvensi hukum laut internasional, batas laut suatu negara 12 mil laut dan batas zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Bila Australia melakukan penyergapan dan meminta informasi navigasi kapal, menurut sejumlah kalangan di negara Kangguru tersebut suatu pelanggaran hukum internasional.Niat John Howard sendiri menuai kontroversi dan kritikan di parlemen dan akademisinya.Usai pertemuannya dengan Menhan Australia, Panglima TNI mengatakan, dalam pertemuan tersebut tidak secara khusus membicarakan persoalan klaim teritorial Australia sepanjang 1.000 mil laut tersebut. "Kalau soal perluasan teritorial Australia yang mengklaim 1.000 mil laut tidak secara spesifik dibicarakan. Tapi pada intinya saya ingin menyatakan, daripada mengklaim seperti itu, kenapa kita tidak melakukan kegiatan bersama di wilayah perbatasan laut agar kedua negara mendapat keuntungan," jelasnya. Menurut Panglima TNI, usulan kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan laut kedua negara lebih baik, tanpa harus mengurangu kehormatan dan kedaulatan kedua negara. "Kalau mengklaim seperti itu, berarti memasuki wilayah kedaulatan kita. Kita tidak ingin, dan kita juga tidak ingin melakukan hal itu," tegasnya. Untuk itu Australia dan Indonesia sebaiknya melakukan kerjasama seperti Patroli Terkoordinasi yang dilakukan Indonesia, Malaysia dan Singapura guna pengamanan di Selat Malaka. Kerjasama tersebut menurut Tarto, bila Australia mendeteksi dengan alat yang dimilikinya menemukan hal-hal atau kegiatan yang bisa menggangu di wilayah perbatasan bisa diinformasikan ke Indoensia. "Kan itu positif, tidak kemudian mereka ambil langkah sendiri, tapi harus koordinasi dan kerjasama dengan kita," ujar Panglima TNI. Namun dia enggan menjawab ketika ditanya apakan sudah ada pernyataan keberatan dari pemerintah Indonesia soal rencana Australia tersebut. (zal/)