.webp)
Rapat digelar pada 2-5 Mei 2014. Hadir dalam rapat tersebut 12-an hakim/PNS pengadilan dari wilayah hukum Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Dengan model pembinaan langsung seperti ini, peserta lebih menyeluruh dan kami pun bisa menyerap aspirasi langsung. Kesempatan tanya jawab pun lebih luas," ujar Ketua MA, Hatta Ali seperti dilansir website MA, Senin (5/4/2014).
Menurut Humas MA, pembinaan pimpinan MA ke daerah merupakan tradisi baru yang digagas oleh Ketua MA. Tradisi ini menggantikan agenda tahunan Rakernas yang dinilai kurang efektif.
"Rakernas hanya diikuti oleh kalangan terbatas yaitu pimpinan ketua pengadilan tinggi dan tingkat pertama kelas IA," ujar Hatta.
Menurut Hatta, proses desiminasi informasi hasil Rakernas oleh para peserta tidak berjalan dengan baik. Sejak digulirkannya kebijakan pembinaan langsung ke daerah, Wakatobi menjadi tempat rapat ke 17. Ketua MA berharap daerah yang belum mendapat pembinaan langsung akan mendapat giliran hingga akhir tahun 2014.
"Termasuk daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembinaan, terutama yang banyak pembentukan pengadilan baru," ujar Hatta.
Sayangnya, tidak dijelaskan berapa biaya yang harus dikucurkan negara untuk menggelar rapat di Wakatobi. Selain itu, jaraknya yang sangat jauh juga dinilai tidak efektif dan efisien.
"Untuk terbang ke Wakatobi itu kan perlu biaya besar dan waktu yang relatif lama sehingga tidak efisien," ujar komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Anshori Saleh saat dikonfirmasi secara terpisah.
Atas penyelenggaraan raker yang sangat jauh ini, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur tidak bisa dikonfirmasi. HP nya yang biasa aktif dimatikan. Adapun telepon dan SMS yang ditujukan langsung ke Ketua MA Hatta Ali juga tidak mendapat respon.
(asp/try)
