.webp)
Hamdi menekankan dalam konteks pemilu presiden ini, persepsi tua atau muda lebih dilekatkan kepada sosok calon presidennya, bukan pada calon wakil presidennya.
"Karena dalam konstitusi kita peran wapres tidak disebutkan secara tegas selain menggantikan presiden kalau meninggal, berhenti atau berhalangan tetap, dan membantu presiden menjalankan tugas presiden," kata Hamdi ketika berbincang dengan
detikcom, Senin (5/5/2014).
Hamdi menjelaskan tidak ada kewenangan seperti Keppres, Inpres untuk jabatan wakil presiden. "Jadi walau bagaimanapun posisi wapres pasti subordinasi di bawah presiden," tegasnya.
Dengan demikian, ujar Hamdi, penolakan masyarakat terhadap tokoh tua semestinya lebih dirujukan kepada sosok presidennya. Karena masyarakat ingin tokoh muda yang
membawa perubahan, tidak terkontaminasi dengan politik "lama" yang dianggap "koruptif", "tidak berpihak pada publik", dan kurang amanah.
"Lebih banyak omongan dari pada bekerja, dan segala keburukan-keburukan politik lama yang memandang politik hanya sebagai konstelasi pertarungan power, uang, dan intrik-
intrik politik yang tidak sehat," ujar Hamdi meneruskan.
Masyarakat, tegas Hamdi, ingin berpisah dari hal-hal buruk tersebut. Makanya tokoh muda yang dianggap yang tidak terkontaminasi seperti Jokowi menjadi harapan banyak orang.
Menguatnya nama Jusuf Kalla sebagai kandidat cawapres yang bakal mendampingi Jokowi mencuat saat keduanya pada Sabtu lalu bertemu di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Keduanya yang sama-sama berpakaian putih tampak mesra sembari menebar senyum lepas dan mengadakan pembicaraan tertutup di ruangan VIP Halim.
(brn/rmd)
