FPKS : APBD Pemprov DKI Banyak Kejanggalan

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI menuntut Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan APBD DKI Jakarta tahun 2005. FPKS menilai banyak kejanggalan dalam dana yang diajukan oleh pemerintah.Hal ini dikemukakan oleh juru bicara FPKS Dani Anwar saat membacakan tanggapan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (16/12/2004). Dalam Rapat Paripurna yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, ketujuh fraksi DPRD DKI membacakan tanggapan fraksi masing-masing terhadap usul penetapan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2005.Dalam tanggapannya, FPKS menyatakan ada sejumlah dana yang dapat dianggap sebagai pemborosan dan inefisiensi. "Misalnya saja, dalam bidang ketentraman, ketertiban dan linmas, alokasi anggaran mengalami kenaikan sampai 700%. Kegiatan operasional anggota linmas terhadap pengamanan lalu lintas dan jembatan penyeberangan sepanjang Jalan Harmoni sampai Sudirman,biayanya Rp 1,47 miliar, padahal di tahun sebelumnya kegiatan yang sama hanya dianggarkan sebesar Rp 200 juta," ujar Dani. Selain itu, Dani menyatakan, ada dana-dana lain yang perlu penjelasan pemerintah. "Alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah, yaitu biaya ceramah agama sebesar Rp 7.155.390.000,00, kami anggap sangat berlebihan. Mohon penjelasan dari pihak pemerintah," katanya.FPKS juga menyoroti dana yang dialokasikan untuk TPST Bojong yang termasuk dalam bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dana yang dialokasikan adalah Rp 43.218.263.000. "Padahal saat ini suasana di TPST Bojong belum kondusif ,dan belum ada kejelasan kapan akan dioperasikannya TPST Bojong. Jadi mengapa dana dialokasikan sebesar itu? Kami minta penjelasannya," tandas Dani.Beberapa dana lain yang juga dipermasalahkan oleh FPKS adalah anggaran Enjoy Jakarta Golf Festival sebesar Rp 5,1 miliar, anggaran Pemilihan Abang None Jakarta sebesar Rp 4,025 miliar, dan anggaran penggantian ban mobil dinas operasional khusus sebesar Rp 8 miliar.Dalam rapat hari ini, Pemprov DKI Jakarta belum memberikan tanggapan. Rencananya tanggapan pemerintah akan diberikan pada rapat paripurna minggu depan. Sementara itu, keenam fraksi lainnya tidak ada yang mempertanyakan APBD yang diusulkan pemerintah. (ast/)