ABRI & 'Lingkungan Dalam'

Jakarta - Dalam lanjutan kesaksian Rini Soewondho berikut ini lebih menjelaskan soal negosiasi yang dilakukannya dengan ABRI dan keberhasilannya mendapatkan akses di "lingkungan dalam" alias Cendana.Scorpion dan Stormer12.Setelah keberhasilan kontrak FV600, Alvis meminta saya untuk bertindak sebagai agen mereka untuk penjualan Scorpion dan Stormer di Indonesia. Saya tidak pernah mendapat petunjuk atau informasi apa pun mengenai pekerjaan yang dilakukan pada tahun 1980-an untuk mempromosikan Scorpion kecuali bahwa upaya itu gagal total.Tentu saja, saya tidak diberi pengarahan ataupun kontak-kontak untuk melanjutkan aktivitas dari agen sebelumnya. Saya memperoleh brosur mengenai Scorpion dari Alvis dan mempelajarinya. Saya kemudian mengadakan pertemuan dengan Deputi Kepala Staf TNI AD sekitar pertengahan 1991 dan menyampaikan proposal kepadanya agar TNI mempertimbangkan pembelian Scorpion dan Stormer. Deputi Kepala Staf TNI AD mengisyaratkan ketertarikan pada gagasan ini. Akan tetapi, agar Scorpion dan Stormer ditangani secara serius, proyek ini harus mendapat restu Menteri Pertahanan dan Panglima Tinggi ABRI.Selain itu, kendaraan-kendaraan ini harus menempuh banyak uji coba dan mendapat sertifikasi bahwa uji coba telah berhasil diselesaikan.13. Saya kemudian mengatur agar Panglima KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat) berkunjung ke Inggris dan melihat demonstrasi Scorpion. Dia merupakan orang yang sangat berpengaruh di Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI), dan Scorpion merupakan jenis kendaraan yang sesuai untuk KOSTRAD. Saudara saya, Didie menyertai dia dalam kunjungan ini.Pemimpin KOSTRAD ini sangat terkesan dengan demonstrasi di Baginton dan berkat kunjungan ini saya yakin bahwa Scorpion akan menjadi alternatif serius bagi ABRI. Kunjungan ini terjadi pada 29 Juni 1992.14. Pada tahun 1992 saya menggelar banyak pertemuan dengan beberapa staf senior TNI AD yang saya promosikan pembelian Scorpion dan Stormer. Staf senior TNI AD yang saya temui termasuk Deputi Kepala Staf TNI AD; Panglima Kavaleri Pusat; Kepala Staf TNI AD, Wakil Operasi; Kepala Staf TNI AD, Wakil Perencanaan; Kepala Staf TNI AD, Wakil Logistik; TNI AD, Direktur Perlengkapan; TNI AD, Direktur Evaluasi dan Pengembangan serta lainnya.15. Dengan satu pengecualian, saat itu jelas bagi saya bahwa saya telah memulai "lembaran baru". Dengan kata lain, tidak satu pun anggota staf TNI AD yang menyinggung atau menyebut soal promosi penjualan Scorpion pada tahun 1980-an. Satu-satunya pengecualian itu adalah Sekjen Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dia mengatakan pada saya bahwa pada tahun 1987 Panglima Tinggi ABRI telah memerintahkannya, saat ia menjabat sebagai Wakil Logistik ABRI, untuk memberitahukan Menteri Riset dan Teknologi bahwa ABRI tidak berminat dengan pembelian tank Scorpion dan "keputusan itu sidah final". Alasan yang diberikan Panglima Tinggi ABRI saat itu adalah bahwa dana yang tersedia tidak akan mencukupi.16. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, ABRI hanya diberikan anggaran yang sangat kecil. Dana yang ada tidak akan mencukupi untuk membeli peralatan pertahanan dalam jumlah besar. Jika ABRI tetap ingin melakukan pembelian tersebut, ini hanya bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara yang ada. Cara pertama adalah dengan membeli peralatan setiap tahun dalam jumlah kecil. Dalam periode enam, tujuh, delapan tahun atau bahkan lebih, pembelian itu akan selesai. Cara kedua adalah dengan mengalokasikan dana dari anggaran kepresidenan. Dana ini bisa dikucurkan semata-mata dengan pengawasan dan persetujuan Presiden Soeharto dan para penasihat terdekatnya, namun anggaran ABRI dikontrol oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan DPR.17. Berdasarkan percakapan dengan Sekjen Menteri Pertahanan dan Keamanan, saya menyimpulkan bahwa kampanye untuk menjual Scorpion pada tahun 1980-an gagal karena ABRI menolak proposal untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar melalui proposal pengalihan teknologi dari Kementerian Riset dan Teknologi. Saya yakin bahwa salah satu alasan kuat mengapa ABRI tidak membeli Scorpion pada tahun 1980-an adalah adanya pertentangan serius antara ABRI dan Kementerian Riset dan Teknologi, yang sepanjang sepengetahuan saya, mensponsori proyek tersebut pada tahun 1980-an. ABRI ingin membatasi keterlibatan mereka dalam proyek-proyek yang disponsori oleh Kementerian Riset dan Teknologi.18. Pertemuan-pertemuan dan diskusi terus berlangsung pada tahun 1993 dengan staf TNI AD dari semua level sebagai upaya untuk mendukung proyek Scorpion/Stormer. Secara khusus saya meminta Sekjen Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk berbicara dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk guna mendapatkan dukungan menteri akan proyek ini. Ia menindaklanjuti permintaan ini. Pada akhir tahun 1992 saya berhasil memastikan bahwa semua pejabat senior akan tertarik dengan penerusan proyek Scorpion ini. Dengan begitu, kami bisa melanjutkan ke proses pemeriksaan di tempat. Scorpion dan Stormer diperiksa di tempat untuk periode 9 Januari hingga 11 Februari 1993. Keduanya lulus pemeriksaan dan memperoleh sertifikasi terpisah.19.Deputi Kepala Staf AD kemudian memasukkan gagasan untuk membeli enam unit (kombinasi Scorpion dan Stormer) ke Rancangan Angaran Pemerintah. Kemudian pada tahun yang sama Deputi Kepala Staf TNI AD dimutasikan dan digantikan oleh Panglima KOSTRAD. Panglima KOSTRAD ingin menambah pembelian menjadi 17 unit dalam anggaran 1994, namun pada akhir 1993 atau awal 1994 saya diberitahu oleh wakil KASAD (Kepala Staf AD) untuk operasi mengenai pentingnya peralatan tersebut untuk memodernisasi AD, termasuk kavaleri.TNI punya opini saat itu bahwa mereka membutuhkan perbaikan signifikan dalam hal kualitas peralatan mereka. Diketahui pula bahwa Presiden Soeharto punya opini senada. Juga diketahui bahwa Presiden Soeharto menginginkan beberapa peralatan modern untuk perayaan hari jadi yang dijadwalkan untuk tahun 1995. TNI harus mendapatkan dua batalion kendaraan lapis baja dengan spesifikasi teknis yang sama dengan Scorpion dan Stormer.20.Pada saat itu, pengaturan untuk anggaran presiden hanya bisa dilakukan jika itu didukung Presiden Soeharto. Ini biasanya berarti harus mencari dukungan dari anggota "lingkungan dalamnya". Saya berhasil mengatur pertemuan dengan anggota "lingkungan dalamnya" dan hasilnya saya bisa mengkonfirmasi dengan Alvis bahwa anggaran presiden bisa diperoleh.21. Ini dilanjutkan (pada Juli 1994) dengan surat dari Kepala Staf ABRI yang secara resmi menanyakan presiden apakah alokasi anggaran sebesar US$ 250 juta secara prinsip tersedia.22.Tidak lama setelah itu, alokasi anggaran itu dipotong dari US$ 250 juta menjadi US$ 125 juta karena ABRI ingin membeli peralatan lain di samping Scorpion/Stormer. Meski begitu, mereka sangat antusias untuk menerima beberapa pengiriman kendaraan sebelum parade perayaan HUT ABRI yang ke-50 pada Oktober 1995.23.Negosiasi kontrak dimulai pada akhir 1994 dan saudara saya Didie ikut serta dalam negosiasi itu dan memberikan input kepada Alvis mengenai strategi untuk negosiasi kontrak tersebut. Kontrak diteken pada Januari 1995 di bawah alokasi anggaran US$ 125 juta yang disetujui presiden ketika semester kedua tahun 1994.24.Saya berusaha keras untuk memastikan bahwa Alvis akan mampu mengirimkan kendaraan-kendaraan tersebut tepat pada waktunya untuk parade di bulan Oktober. Upaya-upaya tersebut berhasil. PTSK memegang peran penting dalam pengaturan transpor kendaraan tersebut (termasuk persetujuan untuk wilayah terbang bagi transportasi udara), pemeriksaan di Inggris dan pelatihan.25.Berkat performa Alvis dan PTSK pada negosiasi kontrak di awal tahun 1996, saya bisa memulai pembicaraan dengan beberapa pejabat senior TNI mengenai pembelian batalion kedua Scorpion dan Stormer. Untuk mencapai kontrak kedua ini, kami melakukan proses yang hampir sama dengan kontrak pertama.Namun, prosesnya lebih sulit karena Daewoo, perusahaan Korea, menawarkan kendaraan bersaing dengan tawaran kredit yang sangat baik. Saya harus pastikan bahwa staf Kementerian Pertahanan dan Keamanan lebih mendukung Scorpion dan Stormer daripada kendaraan buatan Korea itu. Sebagai bagian dari upaya ini, saya membantu Kepala Staf TNI mendapatkan persetujuan presiden untuk pembelian kedua ini dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan.26.Menurut pendapat saya, Alvis berhasil mendapatkan kontrak karena mereka memiliki kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan operasional TNI dan kami berhasil memperoleh persetujuan anggaran kepresidenan dan melalui pembicaraan-pembicaraan panjang saya dengan semua pejabat senior TNI AD, saya mampu mendatangkan respons yang memuaskan akan proposal Alvis.27.Sebelum saya diminta untuk bersaksi dalam persidangan ini, saya tidak pernah mendengar nama Mr. Chan U. Seek atau Mr. Yossie Salim. Saya pernah mendengar nama Mr. Soekarno. Dia adalah saudara ipar presiden, namun saya tidak tahu bahwa dia aktif dalam bisnis penjualan peralatan pertahanan.28. Saya pasti mengenal semua agen perwakilan yang aktif dalam penjualan peralatan pertahanan bagi ABRI pada tahun 1980-an. Hanya ada sedikit perwakilan seperti itu dan ini adalah jenis bisnis yang pada level bisnis kami, semua orang mengenal yang lainnya. Menurut pendapat saya, tidak satu pun dari mereka yang aktif sehubungan dengan penjualan peralatan pertahanan ke Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau kepada ABRI pada tahun 1980-an dan saya sangat terkejut mendengar bahwa mereka terlibat dalam bidang itu.Tidak mungkin mereka pernah aktif dalam kaitan dengan departemen pemerintah yang lain, namun sebagai orang yang mengkhususkan diri dalam kepemilikan peralatan pertahanan, saya tidak tahu soal itu. Dan bahkan jika mereka pernah punya hubungan baik dengan departemen pemerintah, mereka tidak akan berhasil menjual kendaraan-kendaraan itu kepada TNI kecuali mereka bekerja keras untuk berhubungan dengan pejabat-pejabat senior TNI.Saya yakin bahwa pernyataan saya dalam kesaksian ini adalah benar. (Habis) (nrl/)