UU Lemah, Capres 'Kampanye' di Hari Buruh Disebut Bukan Curi Start

Jakarta - Acara peringatan hari buruh internasional yang jatuh Kamis (1/5/2014) kemarin tak luput dari sentuhan politik. Dua calon presiden yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) tak mau menghilangkan kesempatan tersebut.

Prabowo yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya hadir bersama puluhan ribu massa buruh di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu pun menyatakan dukungan atas majunya Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Kami minta Prabowo Subianto semoga Tuhan menjadikan beliau jadi presiden. Kami minta Prabowo pastikan guru honorer jadi PNS, pastikan KHL 84 item," kata Ketua KSPI Said Iqbal saat berorasi di GBK, Senayan, Kamis (1/5/2014).

Prabowo mengaku mendapat semangat karena didukung oleh para buruh. Ia pun kembali merasa seperti prajurit lagi. "Terima kasih atas dukungan saudara. Saya merasa mendapat tugas dari saudara sekalian dan saya akan jalankan tugas itu. Sebagai mantan prajurit, saya merasa jadi prajuritnya rakyat Indonesia. Hidup buruh!" pekik Prabowo yang disambut tepuk tangan para buruh.

Sementara Jokowi yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemarin memilih 'blusukan' ke Rorotan, Jakarta Utara. Dia mengunjungi dua orang buruh yang tengah sakit. Aktivitas dua calon presiden di hari buruh tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak dianggap sebagai upaya curi start kampanye. Mengapa?

Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyebut bahwa, aktivitas kampanye dilakukan oleh calon presiden. Frasa calon presiden dalam undang-undang tersebut, adalah pasangan yang sudah diverifikasi dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sementara deklarasi pengajuan calon presiden baik oleh Prabowo maupun Jokowi menurut Muhammad baru pernyataan sepihak dari partai pendukung mereka. Sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar dari dua kegiatan calon presiden di hari buruh itu.
"Ini lah salah satu kelemahan undang-undang kita," kata Muhammad saat berbincang dengan detikcom, Jumat (2/5/2014).

(erd/van)