Sekretaris DPW Jateng: Mayoritas Warga PPP Tak Ingin Koalisi dengan PDIP

Jakarta - Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH‎, memaparkan peta aspirasi warga konstituen PPP di wilayahnya. Menurutnya, sebagian besar pendukung PPP maupun para kiai sepuh panutan partai ka'bah tersebut tidak menginginkan partainya tidak bergabung dengan PDIP dalam Pilpres mendatang.

Sinyalemen tersebut, menurutnya, dapat dibaca dari perbincangan-perbicangan internal menyikapi dinamika politik menjelang Pilpres.

"Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling ‎bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang," ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.

Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.

"PDIP dinilai banyak mementahkan‎ UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini," paparnya.

Selain aspirasi akar rumput, masih menurut Suryanto, para kiai sepuh yang selama ini berafiliasi kepada PPP juga memperlihatkan kecenderungan untuk tidak mendukung koalisi dengan PDIP. Sebagai partai berbasis Islam, kata Suryanto, pandangan politik para kiai sepuh selalu dijadikan rujukan penting oleh konstituen untuk mengambil keputusan politik karena ada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam sesuai syar'i dalam pandangan politik para ulama sepuh.

"Di Jawa Tengah ini setidaknya ada tiga kiai sepuh yang selalu kami dengar nasehat dan fatwanya, yaitu KH Kharis Shodaqoh, KH Ubab Maimun, dan KH Maimun Zubair. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari beliau bertiga terkait Pilpres, namun kami menangkap sinyalemen yang beliau-beliau sampaikan sudah cukup jelas seiring dengan aspirasi mayoritas konstiuen kami. Aspirasi-aspirasi seperti ini tak layak diabaikan begitu saja, bahkan harus dijadikan pertimbangan penting para pimpinan partai kami dalam memutuskan arah koalisi di Rampimnas mendatang," lanjut Suryanto.

(mbr/rvk)