Mendagri Minta Gubernur Antisipasi Mogok 9 Ribu Guru Kukar

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf telah mengeluarkan kawat kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Suwarna Abdul Fatah terkait rencana mogok 9 ribu guru Kutai Kartanegara (Kukar). Mendagri meminta Gubernur berkoordinasi dengan aparat terkait dan tokoh masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi.Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Depdagri Drs Ujang Sudirman MM saat ditemui detikcom di ruang kerjanya, Depadgri, Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (16/12/2004).Diberitakan detikcom pukul 09.05 WIB, sebanyak 9.000 guru yang tergabung dalam Forum Solidaritas Guru Kutai Kertanegara mengancam akan mogok mengajar. Mereka menolak pemberhentian Bupati Kuker Syaukani dan menentang pengangkatan pejabat sementara bupati Awang Darma Bhakti.Dalam kawatnya, Mendagri juga memerintahkan pejabat bupati yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan di Kaltim. Ujang membantah ada alasan khusus di balik penunjukan Awang. Penunjukan itu, katanya, hanya didasarkan atas kinerja Awang yang baik selama menjabat Kepala Dinas PU Kaltim.Dia juga kembali menegaskan penunjukan Awang menggantikan bupati Syaukani telah sesuai prosedur. Penunjukan Awang dilakukan karena masa jabatan Syaukani telah habis. Penunjukan itu merupakan wewenang gubernur yang disetujui Mendagri.Menganai tudingan penunjukan itu tidak aspiratif karena DPRD Kuker sudah memperpanjang masa jabatan Syaukani, Ujang menilai tudingan itu sangat subjektif. "Aspiratif atau tidak, itu sangat relatif sebenarnya," jelasnya. Ujang lantas mengimbau masyarakat bersikap rasional menyikapi kasus Syaukani. "Kita harapkan masyarakat melihat secara jernih dan bijak bahwa ketika bupati habis masa jabatannya maka harus diberhentikan," demikian Ujang. (iy/)