Kalla Ketum Golkar, Peluang KKN Baru akan Muncul

Jakarta - Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, pencalonan Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar justru akan menimbulkan abuse of power dan memunculkan satu praktik KKN baru, sehingga akan menimbulkan set back, di mana pemerintah menjadi tidak netral.Muhaimin mengungkapkan hal itu sebelum konsolidasi nasional eksekutif dan legislatif PKB di Hotel Kartika Chandra, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis, (17/12/2004)."Tentu ini merupakan preseden kemunduran politik, bisa jadi nanti seperti orde baru lagi. Jadi kita khawatir ada set back, langkah mundur yang membahayakan kultur politik kita, padahal kita harus menjaga kultur politik tersebut," kata dia.Menurutnya, dari sisi perspektif, parpol seharusnya tidak boleh di bawah presiden. Parpol adalah lembaga independen. Jika ketua parpai ada di bawah presiden, maka akan terjadi apa yang disebut lemahnya check and balance."Keseimbangan politik akan terganggu, karena itu kita berharap Pak Jusuf Kalla juga harus memilih salah satu, apakah di parpol atau instansi pemerintahan. Sebenarnya itu hak dia, tapi sebaiknya tidak perangkapan jabatan parpol dengan eksekutif," ujar dia.Muhaimin juga menambahkan, pemerintahan yang netral dan dipilih langsung oleh rakyat sebenarnya memiliki legitimasi yang kuat, sehingga harus dijaga tanpa harus merangkap jabatan di parpol."Karena itu kita berharap pemerintah tetap menjadi kekuatan yang netral yang berdiri di atas semua kelompok," katanya. (umi/)