Marak Kasus Kekerasan, Lampu Kuning untuk Pendidikan Indonesia

Jakarta - Hanya dalam waktu tidak sampai sebulan, dua catatan hitam menimpa dunia pendidikan Indonesia. Kasus kekerasan seksual anak TK di Jakarta International School (JIS) dan kematian mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP).

Bahkan berita kekerasan sempat muncul juga dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Beredar kabar jika ada perkelahian sesama Madya Praja putri atau tingkat dua di kampus tersebut.

Pihak IPDN memang sudah membantah kabar perkelahian itu. Namun mereka mengakui ada terjadi sedikit insiden menimpa sejumlah Madya Praja putri yang terciprat tanah pada Minggu (27/4) sore di area kampus.

"Soal katanya disiram air keras itu enggak benar. Jadi isu yang beredar itu tidak benar," ujar Kepala Biro Kemahasiswaan IPDN Jabar Bernhard.

Namun bantahan pernyataan itu malah datang dari RS Mata Cicendo, tempat lima praja putri sempat dirawat. Melalui Humas Yetti Kusniati, RS Mata Cicendo membenarkan ada cairan yang masuk ke mata para praja.

"Pasien tidak bercerita, kami hanya melakukan pembersihan saja karena takut ada apa-apa. Katanya sih itu cairan pembersih lantai. Tapi yang pasti bukan cairan kimia," tutur Yetti.

Dengan banyaknya kasus kekerasan yang hinggap di pendidikan Indonesia, membuat pengamat pendidikan Darmaningtyas, khawatir. Ketua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nilai-nilai Kejuangan 45 ini takut jika pendidikan Indonesia bakal mereproduksi budaya kekerasan.

"Lebih tepatnya pendidikan bukan melahirkan orang beradab tapi mereproduksi budaya kekerasan sehingga tidak menjamin rasa aman dan nyaman pada anak," kata Darmaningtyas saat berbincang, Selasa (29/4/2014).

Peristiwa ini tidak hanya bisa disalahkan satu pihak saja. Banyak sisi yang akhirnya membuat kekerasan masuk ke dunia pendidikan Indonesia. Mulai dari guru, metode pembelajaran, regulasi tidak bisa lepas tangan.

"Termasuk masyarakat yang terbiasa memiliki kultur diam sehingga tidak mau melaporkan penyimpangan di lapangan," paparnya.

Khusus untuk persoalan STIP, Darmaningtyas punya saran jangan ada dulu penerimaan mahasiswa baru setidaknya selama setahun. Setelah itu, penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan dengan sistem yang baru.

"Orientasi studi yang disampaikan oleh dosen atau instruktur dari luar," tandasnya.

(mok/rni)