.webp)
"Jangan berhenti, harus berani follow the money. Jangan hanya teriak di lapangan," kata Hadi saat dihubungi detikcom, Selasa (29/4/2014).
Lebih lanjut, menurut Hadi harus ada kerjasama dengan Gubernur se-Jawa untuk menegakkan aturan zero tolerance terhadap muatan truk seperti dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
"Dalam undang-undang sudah jelas, maka Gubernur Jateng, bersama Gubernur Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta harus tegakkan zero tolerance," tegasnya.
Hadi juga menyayangkan zero tolerance di Jateng masih belum bisa ditegakkan karena 16 jembatan timbang di Jateng belum memenuhi sarana yang sudah diatur perda. Fasilitas tersebut di antaranya, tempat parkir yang luas, gudang penyimpanan barang muatan truk, dan kamar atau bangsal untuk sopir yang diketahui melanggar.
"Sejak tahun 2012 DPRD Provinsi Jateng dan Dishubkominfo sepakat membuat satu jembatan timbang percontohan di Sarang, Rembang, tapi kenyataannya sampai sekarang belum bisa," tandas Hadi.
Fasilitas jembatan timbang, menurut Hadi, belum bisa melayani truk-truk besar seperti pengangkut semen atau minyak. Selama ini truk-truk tersebut jalan tanpa masuk jembatan timbang padahal tonasenya besar.
"Selama ini yang mengangkut semen atau minyak itu masuk ke jembatan timbang tidak? Tidak, kan. Itu juga jadi aneh ketika yang dipermasalahkan hanya yang lebih kecil," ujar ketua Bapilu PKS Jateng itu.
(alg/try)
