.webp)
"Untuk KPU, meskipun kita lihat mereka bekerja keras menjalankan wewenangnya, tapi banyak hal-hal yang mengurangi mutu jalannya pemilu. Misalnya saja banyak daftar nama pemilih tetap yang bertele-tele. Padahal kita sudah memiliki e-ktp yang memakan biaya banyak tapi tidak hasil yang signifikan. Harusnya tidak ada lagi kasus double-double nama pemilih. Apakah komisioner kita yang tidak memiliki faktor pendukung atau bagaimana?" kata Made.
Hal ini disampaikannya dalam diskusi Forum Kamisan Formappi 'Membahas Isu Politik Aktual secara Kritis, Tajam dan Konstruktif' di kantornya, Jl Matraman Raya, Jakpus, Kamis (24/4/2014).
Selain itu, Made juga mengungkapkan proses pendistribusian logistik yang masih kacau. Terlihat dari banyaknya surat suara dapil yang tertukar kian membuat sang pengamat bertanya-tanya mengenai koordinasi kinerja KPU.
"Bagaimana KPU tidak mampu melakukan persiapan yang lebih baik dalam pendistribusian logistik ke TPS-TPS. Kemudian tertukarnya surat suara antar dapil dengan dapil lainnya juga. Jangan-jangan perhitungan suara juga nanti jadi masalah. Bahkan, secara terbuka di sebuah stasiun televisi caleg asal surabaya mengatakan ditawari oleh TPS untuk dimenangkan. Ini kan sangat disayangkan," lanjutnya.
Tak hanya KPU saja yang ia kritik, tetapi juga Bawaslu. Made menilai, selama proses pemilihan sampai penghitungan suara berlangsung Bawaslu tidak terdengar gaung kerjanya.
"Bawaslu juga tampaknya belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Terkait dengan DPP, Bawaslu hanya mengundurkan jalannya saja tapi tidak memberi solusi. Terkesan mereka hanya duduk menunggu laporan saja, banyak hal yang justru ditemui oleh ICW dan sebagainya. Ini kan terlihat tidak profesional. Inilah yang membuat kita sulit menciptakan demokrasi pemilu," kritik pria yang mengenakan kemeja bergaris putih-hitam ini.
Baginya akar dari carut-marutnya proses pemilu disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang masih kurang.
"Kemungkinan juga yang menjadi masalah adalah kesejahteraan. Ini tentu harus dicermati soalnya sebentar lagi kita akan menyelenggarakan pilpres. Oleh karena itu saya pikir kalau tidak dilakukan perubahan, ini tidak ada lagi nepotisme antara parpol dan caleg," tutup Made.
(trq/trq)
