.webp)
"Saya menyimpulkan ini adalah pemilu yang ugal-ugalan. Sepertinya tidak ada hukum sebagai sebuah riil dalam proses politik yang menjadi guidence atau acuan dalam political game. Ini namanya pemilu ugal-ugalan terasa sangat berbeda dengan pemilu 2009. Banyak yang menuduh ini karena sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak," jelas Viva.
Hal ini diutarakannya dalam diskusi Forum Kamisan Formappi 'Membahas Isu Politik Aktual secara Kritis, Tajam dan Konstruktif' di kantornya, Jl Matraman Raya, Jakpus, Kamis (24/4/2014).
Menurutnya, sistem penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak cukup bagus karena dapat menghapus nepotisme dan menjunjung tinggi keadilan. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, maka yang memiliki keuntungan besar dari sistem ini adalah caleg bermodal besar.
"Meskipun adil tapi keadilan itu hanya untuk pemilik modal. Caleg yang memiliki modal dan datang membagi-bagikan uang, itu lah yang dipilih oleh rakyat. Sebab ada 3 perilaku pemilih, yakni ideologis, rasional dan transaksional. Paling banyak itu di Indonesia adalah pemilih transaksional. Jadi kekuatan modal sangat dominan," lanjutnya.
Hal itu diamini oleh salah seorang caleg DPR RI PAN lainnya yang juga hadir dalam diskusi, Aulia Bima Kurniawan. Ia menilai terlalu banyaknya caleg dan parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu 2014 sangat mengganggu jalannya demokrasi.
"Dengan sistem ini per 2014 ini, ada beberapa prasyarat yang haris dilakukan calegnya dan parpolnya lebih baik tidak boleh banyak. Lawan saya bukan 12 orang tapi 71 orang by name," keluhnya.
"Fakta yang saya alami saksi parpol yang ditempatkan di tps memiliki kecondongan pada caleg pilihannya. Harusnya mereka netral kan. Nah ini kekeliruan. Mungkin ini bisa jadi PR besar sekali untuk Komisi II yang mengurus undang-undang pemilu untuk dikaji ulang. Jangan tolak proporsional terbuka ini, saya setuju tapi belum saatnya sekarang dilaksanakan," lanjut Aulia.
Menanggapi ini, Made Leo selaku Peneliti Formappi menganggap akan lebih baik apabila sistem pencalegan per dapil dihapus dan diganti dengan distrik.
"Menurut pemikiran saya, setuju pemilihan distrik sehingga tidak ada lagi dapil-dapil. Nah di dalam distrik, parpol tentukan satu orang. Yang kalah suaranya diambil yang menang. Dapil-dapil dihapuskan menjadi distrik. Sehingga tidak ada lagi nepotisme antara parpol dan caleg," tutup Made.
(trq/trq)
