.webp)
"Saya tidak menemukan ada (TPS) yang dianggap baik. Ada beberapa KPPS yang tidak memberikan C1 (hasil penghitungan-red) ke pengawas pemilu dan setelah dicek C1 itu banyak kejanggalan-kejanggalan," kata komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakpus, Rabu (23/4/2014).
Temuan lain adalah ada TPS yang total jumlah suara sah dan tidak sahnya melebihi jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS. Kemudian ada juga jumlah surat suara DPR berbeda dengan DPRD dan DPD di TPS yang sama.
"Panwas juga temukan ada C1 yang dibuang-buang, dirusak-rusak. Lalu KPU (di Desa/kelurahan) sendiri baru tanggal 15 April menerima C1 dari TPS, padahal paling lambat 11 April," ujarnya.
Temuan-temuan itu didapati setelah Nelson meninjau langsung ke Nias Selatan. Nelson menyebut hulu masalah itu adalah ketidaknetralan ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, yang berakibat pada kecurangan di tingkat bawahnya hingga TPS.
"Ketua KPU akui bahwa ada 11 kecamatan yang saat akan dilakukan rekap di kabupaten, tidak ada protes parpol dan pengawas. Kenapa tidak ada? Karena kami kesulitan hadapi banyak pelanggaran (sehingga langsung rekap di Kabupaten)," ujarnya.
"Kemudian terkait 11 kecamatan itu, ada kecamatan yang tidak memberikan C1 kepada Panwas. Mereka janji akan memberikan Senin (21/4), tapi sampai sekarang belum," imbuh Nelson.
Nelson menyatakan banyak lagi model kecurangan yang terjadi di TPS-TPS di Nias Selatan. Akibatnya, hari ini Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan.
Rekomendasi itu baru muncul 2 pekan setelah pemungutan di TPS 9 April lalu dan saat justru tahapan pemilu sudah sampai rekapitulasi di tingkat Provinsi. Jumlah TPS di Nias Selatan ada 1.085, tersebar di 31 kecamatan dan 461 desa dengan jumlah DPT 256.455 orang.
(bal/rvk)
