.webp)
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol A. Liliek Darmanto mengatakan software bajakan dari tiga toko itu merugikan negara karena tidak membayar pajak. Selain itu pemilik toko membeli bukan dari marketing resmi dari importir atau distributor resmi Software OEM Windows 7 di Indonesia.
"Software bajakan, menyebabkan kerugian negara karena tidak membayar pajak," kata Liliek di kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Semarang, Rabu (23/4/2014).
Terbongkarnya penjualan perangkat lunak palsu itu berawal dari laporan pihak Microsoft yang melakukan survei pasar sejak bulan Januari 2014 lalu, diketahui sejumlah toko ternyata menjual Microsoft Windows 7 bajakan. Kemudian tanggal 12 Maret 2014 pihak Microsoft melaporkan hal tersebut dan sehari setelahnya tim Dit Reskrimsus menyelidiki tiga toko yang diduga menjual barang itu.
"Ada tiga tersangka, pemilik toko yaitu GS dari toko IPP, HW dari toko DL, dan PP dari toko HC," pungkas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Djoko Purbohadijoyo.
Modus yang digunakan adalah tersangka membeli program bajaka tersebut melalui on line namun tidak dari marketing resmi seperti PT Astrindo Starvision Jakarta, PT Sistech Kharisma Jakarta, dan PT Synnex Metrodata Indonesia Indonesia Jakarta.
Sementara itu Ronald A Schwarz selaku Konsultan Microsoft mengatakan pihaknya mencium penjualan software palsu tersebut sejak akhir tahun 2013 lalu. Kemudian Januari 2014 dilakukan survei pasar di Kota Semarang, Bandung, dan Jakarta.
"Di Semarang, contoh dari sekitar 30 toko yang dicek lima sampai enam toko yang palsu, itu sebulan lalu. Tapi Polda cepat aksi karena Microsoft melihat peredarannya cepat," kata Ronald kepada detikcom.
"Kami fokus ke Windows 7," imbuhnya.
Dari 27 pack yang disita merupakan software Microsoft Windows Pro 7, Microsoft Windows Home Premium 7, dan Microsoft Home Basic 7. Menurut Ronald, barang-barang tersebut perangkat palsu "high-end" yang memiliki kualitas tinggi.
"Ini palsu kualitas tinggi, sepertinya impor, masih penelusuran. Biasanya saat membeli bisa diaktivasi, namun satu hingga dua bulan berikutnya akan diblokir," tegasnya.
Software bajakan yang menyerupai aslinya itu dijual dengan harga yang lebih murah dengan alasan sebagai sisa proyek atau sisa kantor. Sedangkan kode aktivasi biasanya didapatkan dari pihak yang menyebarkan kode aktivasi massal.
"Bajakan dijual Rp 750 ribu sedangkan yang asli Rp 1,15 juta. Ini jenis produk bajakan baru berkualitas tinggi, sangat mirip aslinya. Kerugian selisih sedikit, pasti konsumen tertarik," jelas Ronald.
Akibat menjual software palsu tersebut, tersangka terancam dijerat pasal 72 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda Rp 500 juta.
(alg/try)
