Korut: Sanksi Jepang akan Dianggap Sebagai Deklarasi Perang

Jakarta - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengancam Jepang untuk tidak menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negeri komunis itu. Diingatkan bahwa Korut akan menganggap sanksi ekonomi itu sebagai "deklarasi perang"."Jika sanksi diterapkan terhadap DPRK (nama resmi Korut) karena langkah-langkah kekuatan ultra-kanan (di Jepang), kami akan menganggap itu sebagai deklarasi perang terhadap negara kami dan secepatnya bereaksi atas tindakan itu dengan metode fisik yang efektif," cetus seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut.Pyongyang juga mengancam akan berusaha untuk tidak menyertakan Jepang dalam dialog enam negara mengenai program nuklir Korut. Demikian seperti diberitakan kantor berita Reuters, Rabu (15/12/2004).Saat ini banyak desakan dari publik dan politikus Jepang agar pemerintah negeri Sakura itu menerapkan sanksi bagi Korut. Seruan ini mengalir sehubungan dengan isu penculikan warga Jepang oleh agen Korut yang hingga kini belum terselesaikan.Pemerintah Korut mengakui penculikan 13 warga Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an yang diculik untuk melatih agen mata-mata Korut mengenai Jepang. Namun pemerintah Tokyo terus menuntut penjelasan dari Pyongyang mengenai nasib 10 warga Jepang lainnya yang diyakini telah diculik dan hingga kini tidak diketahui nasibnya.Surat kabar terkemuka Jepang, Yomiuri memberitakan bahwa berdasarkan survei nasional yang dilakukannya, sebanyak 74 persen responden menyatakan agar pemerintah menjatuhkan sanksi kepada Korut jika tidak ada kemajuan dalam isu penculikan ini. Sejumlah poling media lainnya juga menunjukkan kecenderungan serupa.Namun Perdana Menteri (PM) Junichiro Koizumi memilih untuk mengambil sikap hati-hati. Kehati-hatian ini tampaknya dikarenakan kekhawatiran akan terganggunya proses dialog multilateral mengenai nuklir Korut.Pemimpin negeri Matahari Terbit itu mengaku bisa memahami kemarahan publik, namun ia tidak menyebut bahwa Tokyo harus mengambil langkah-langkah hukuman bagi Korut. (ita/)