Waketum Gerindra: Mafia Selalu Berkolaborasi dengan Penguasa Pemerintah

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon menyebut persoalan penyelamatan aset negara karena adanya kolaborasi mafia dengan pemerintah. Menurutnya, tidak hanya butuh sosok presiden, namun juga memerlukan jajaran elite eksekutif yang peduli dengan kepentingan negara.

"Mafia itu kan selalu berkolaborasi dengan penguasa pemerintah. Ini soal leadhersip yang harus peduli. Tidak hanya pemimpin, tapi juga elit-elit yang peduli," kata Fadli dalam diskusi 'Pemimpin Baru dan Penyelamatan Aset Negara' di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki, Rabu (23/4/2014).

Menurut dia, langkah konkret menyelamatkan aset negara adalah para pemimpin memprioritaskan keberpihakan untuk kepentingan negara. Dia mengatakan jangan sampai ekonomi berpandangan dengan sistem neo liberal yang negara jauh dari campur tangan negara.

Fadli mencontohkan keberhasilan Presiden Rusia Vladimir Putin yang meningkatkan berlipat-lipat devisa negara dari US $ 12 miliar menjadi US $ 350 miliar dengan upaya restrukturisasi aset negara.

"Itu lihat berapa kali lipat Putin bisa? Ini yang dibutuhkan selain pemimpin negara ya elit dari eksekutif itu sendiri," sebut politikus kelahiran 1 Juni 1971 itu.

Fadli juga menambahkan, selain ketegasan Presiden serta jajaran elit eksekutif diperlukan pengelolaan manajemen yang benar untuk aset milik negara ini. Menurutnya, selama ini pengelolaan aset negara masih belum maksimal. Terbukti selain PT KAI, masih ada aset milik perusahaan BUMN lain yang bermasalah.

"Konkretnya sebenarnya dibutuhkan keberpihakan negara untuk aset-aset ini. Serahkan dengan cara manajemen yang benar untuk pengelolaan aset negara. Ini kan bukan cuma PT KAI, masih ada lagi aset negara lainnya," ujarnya.

Lanjutnya, kalau Gerindra memiliki persamaan visi misi menyesuaikan keinginan Calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto yang ingin ada suatu penguatan terkait campur negara dalam Pasal33 UUD 1945. Campur negara ini dimaksud untuk kesejahteraan masyarakat karena selama ini kontribusi perusahaan BUMN untuk APBN masih di kisaran 3 - 4 persen.

"BUMN itu untuk kesejahteraan negara. Kita ini kan bukan negara kapitalis maka campur tangan negara itu untuk cabang-cabang penting buat rakyat diperlukan implementasinya melalui BUMN," katanya.

(hat/erd)