Gerindra Siapkan Majelis Etik untuk Atasi Sengketa Antar Caleg

Jakarta - Partai Gerindra sudah memiliki majelis etik yang bertugas untuk menengahi sengketa internal antar calegnya. Namun bila masalah sudah masuk ke ranah hukum, Partai Gerindra tidak akan mengintervensinya.

"Majelis etik ini sebenarnya sudah ada tapi disegarkan lagi pasca Pileg karena akan ada ketidakpuasan. Majelis etik itu khusus untuk menangani sengketa internal partai antar caleg," kata Waketum Partai Gerindra Edhy Wibowo di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jaksel, Rabu (23/4/2014).

Edhy menuturkan bahwa saat ini sudah ada beberapa laporan dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Masalah yang muncul adalah tentang perolehan kursi dan penggelembungan suara.

"Misalkan penggelembungan suara, si A melaporkan si B. Kita cek dari c1 asli. Kalau ternyata benar, kita nyatakan bahwa yang berhak adalah si A bukan B," ujarnya.

Edhy mengungkapkan bahwa perselisihan yang ditengahi oleh majelis etik hanyalah dalam lingkup internal, bukan eksternal. Seperti kasus caleg Partai Gerindra di Pasuruan, Agustina Amprawati, yang terang-terangan mengaku menyuap 13 ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) total Rp 116 juta, Edhy mengatakan bahwa itu sudah masuk ranah hukum.

"Kalau sudah masuk ke urusan hukum, kita serahkan ke penegak hukum. Kita tidak akan intervensi," kata Edhy.

(trq/trq)