DPD Minta Depkeu Kucurkan Anggaran Rumah Rp 4,6 M

Jakarta - Sekretaris Jenderal MPR Rahimullah mengungkapkan, pihaknya baru-baru ini telah melayangkan surat kepada Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rocjadi untuk meminta anggaran perumahan bagi anggota DPD sebesar Rp 4,6 miliar.Saat ini nasib anggota DPD yang terancam tidak memiliki akomodasi tergantung jawaban dari Depkeu. "Panitia urusan rumah tangga DPD sudah merumuskan dana perumahan Rp 15 juta/bulan, dan oleh Sekjen sudah diteruskan ke Dirjen Anggaran Depkeu," kata Rahimullah kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu, (15/12/2004).Dalam surat itu, Rahimullah menjelaskan, Depkeu diberi dua opsi. Pertama, Depkeu dituntut segera mengeluarkan dana akomodasi untuk 123 anggota DPD selama tiga bulan mulai Januari dengan total sekitar Rp 4,6 miliar.Sedangkan opsi kedua, Depkeu menanggung bunga pinjaman dari bank untuk setiap anggota DPD sebesar 19 persen/tahun.Tetapi bila pemerintah tidak memenuhi salah satu opsi tersebut, kata dia, DPD belum memiliki rencana lain. "Kita tunggu saja jawaban dari Depkeu, Sekjen kan hanya eksekutor," tegas dia.Mengenai akomodasi DPD, Rahimullah mengatakan, kontrak di Apartemen Mercure dari awal Oktober-31 desember 2004 sudah disepakati di rapat paripurna DPD. Hanya saja, dana akomodasi selanjutnya baru akan turun sekitar Matet 2005.Untuk anggota yang tidak menggunakan fasilitas Apartemen Mercure tidak diberi kompensasi karena berdasarkan sistem anggaran, dana untuk Apartemen Mercure tidak bisa dibagi-bagi begitu saja. (umi/)