Hadi Poernomo, 'Orang Kuat' di Dirjen Pajak yang Selesai di Masa Sri Mulyani

Hadi Poernomo, 'Orang Kuat' di Dirjen Pajak yang Selesai di Masa Sri Mulyani

- detikNews
Selasa, 22 Apr 2014 07:51 WIB
Jakarta - Hadi Poernomo dikenal sebagai 'orang kuat' kala menjabat sebagai Dirjen Pajak. Posisi nomor satu di Pajak itu didapatnya pada Februari 2001, di era Menkeu Prijadi Praptosuhardjo. Hadi memang orang lama di Pajak, dia meniti karier di lembaga itu.

Penelusuran detikcom, Selasa (22/4/2014) Hadi menjabat sebagai Dirjen Pajak di era tiga presiden yakni Gus Dur, Megawati, dan SBY. Hadi juga merasakan 'sentuhan' sejumlah orang yang pernah menjabat sebagai Menkeu, setelah Prijadi ada Rizal Ramli, Boediono, Jusuf Anwar.

Baru pada April 2006, era kejayaan Hadi di Pajak tamat. Di akhir 2005, masuk Menkeu Sri Mulyani yang saat itu dikenal tengah menggelontorkan reformasi birokrasi di Kemenkeu. Sejumlah Dirjen di Kementerian Keuangan pun, setelah beberapa bulan Sri menjabat dicopot.

Mulai dari Dirjen Bea Cukai sampai pada Hadi Poernomo di Dirjen Pajak. Hadi dicopot dan posisinya digantikan Darmin Nasution. Selepas dari Dirjen Pajak, Hadi tak menjabat posisi apapun, sebelum akhirnya lewat seleksi di DPR menjadi Ketua BPK sejak 2009 hingga pensiun April 2014 ini. Saat maju di BPK sejumlah partai politik mendukungnya menduduki posisi prestisius yang mengaudit dana negara di lembaga dan kementerian.

Kini di masa pensiun Hadi disambar kasus pajak BCA. KPK menetapkan dia sebagai tersangka. Negara diduga mengalami kerugian Rp 375 miliar dari pajak BCA. Berdasarkan keterangan KPK, pada 2004 Hadi menggunakan kewenangannya dan menerima keberatan BCA atas pajak dari kredit macet senilai Rp 5,7 triliun.

Hadi yang ditemui di rumahnya di Jl Iskandarsyah, Melawai, Jaksel pada Senin (21/4) malam hanya menyampaikan dirinya siap mengikuti proses hukum. Sayangnya, Hadi tak mau menjelaskan detil soal kasus yang disangkakan padanya.

(ndr/mok)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads