Kalla-Agung Berebut Ketum Golkar, Teladan Hidayat Terlupakan

Jakarta - Di hari-hari awal setelah pemilu 2004 usai, banyak orang berharap sikap Hidayat Nurwahid yang mundur dari ketua umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan ditiru oleh para pejabat negara. Namun, kini teladan ini nyaris tak terdengar. Mundurnya Hidayat tidak lama setelah dirinya terpilih sebagai Ketua MPR langsung dibahas banyak orang. Orang terkagum-kagum dengan sikap Hidayat, karena itu adalah langka. Hidayat bersikap seperti itu, karena dia paham bahwa saat ini dirinya adalah pejabat negara, bukan pejabat partai politik. Dia juga tidak mau, gara-gara urusan parpol, maka tanggung jawabnya sebagai pejabat negara akan terbengkalai. Langkah Hidayat tidak berhenti sampai di situ. Gebrakan-gebrakan lain pun dibikinnya. Dia menolak mobil Volvo, mobil dinas, yang masih dikategorikan mewah di Bumi Indonesia. Dia memilih menggunakan mobilnya sendiri. Saat itu, Hidayat ingin mengajarkan sebuah kesederhanaan. Tapi, gaung keteladanan Hidayat itu tidak berlangsung lama. Sampai umur pemerintahan SBY-Kalla berumur dua bulan, hanya segelintir pejabat yang menirunya. Padahal, banyak pejabat yang mengacungkan jempol atas sikap-sikap kesederhanaan itu. Tapi, tampaknya belum ada kekompakan antara ucapan dan perbuatan. Sampai akhirnya, dunia politik dikejutkan dengan majunya M Jusuf Kalla dan Agung Laksono sebagai kandidat ketua umum Golkar. M Jusuf Kalla ini adalah wakil presiden RI 2004-2009 dan Agung Laksono adalah ketua DPR. Keduanya memiliki jabatan sangat penting sebagai pejabat negara. Memang keduanya memiliki alasan tersendiri untuk maju sebagai pimpinan parpol. Agung, yang saat ini masih menjabat sebagai ketua DPP Partai Golkar, tentu beralasan bahwa dirinya adalah kader Golkar dan berhak untuk memimpin parpol besar ini. Begitu juga halnya dengan Kalla. Pengusaha asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini juga kader Golkar. Tentu tidaklah haram bagi dirinya untuk memimpin Golkar. Dia pun memutuskan maju, meski pada detik-detik terakhir, setelah jagonya, Surya Paloh, diperkirakan tidak akan bisa mengalahkan Akbar Tandjung. Dua hal itulah yang menjadi alasan bagi keduanya, sehingga tidak mengikuti jejak Hidayat Nurwahid. Mereka memang sadar sebagai pejabat negara. Dan memang, tidak ada larangan bagi bagi pejabat negara untuk merangkap jabatan di partai politik. Inilah yang menjadi alasan kedua bagi keduanya. Meski begitu, banyak pihak yang memprotes keduanya, terutama Kalla. Salahuddin Wahid, mantan cawapres dari Partai Golkar, menilai langkah Kalla tidaklah tepat. "Itu langkah yang tidak tepat. Kalau menteri tidak boleh, masak wakil presiden boleh. Tapi, terserah dia," kata pria yang sering disapa Gus Solah. Pengamat politik dari Soegang Sarjadi Syndicated (SSS) Sukardi Rinakit menilai, majunya Kalla sebagai calon ketua umum Golkar merupakan tindakan yang kurang tepat. Karena bila Kalla menang, maka hal ini bisa merusak tatan demokrasi. Selain itu, kata Sukardi, bila Kalla menang, maka pemerintah SBY-Kalla akan berpotensi menjadi otoriter. "Golkar akan dibawa ke arah pemerintah yang monolit dan ujungnya ke arah otoriter," ungkap Sukardi saat dihubungi detikcom. Kalla memang belum menyampaikan kepada publik secara terus terang atas sikapnya itu. Yang pasti, tampaknya Kalla sudah mendapat lampu hijau dari Presiden SBY. Jubir Presiden Andi Mallarangeng menyatakan, wajar saja Kalla ikut berebut jabatan ketua umum Golkar. Sampai sekarang, Kalla memang diperkirakan menjadi saingan terkuat Akbar. Bahkan, konstelasi politik di Golkar sekarang, tampaknya lebih condong ke Kalla. Tapi, apakah Kalla benar-benar ampuh atau tidak, sebaiknya menanti berakhirnya Munas Golkar pada 20 Desember mendatang. Bila Kalla menang, bagaimana wajah pemerintah SBY-Kalla nanti? Dan bila Kalla kalah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu disodorkan bila Kalla mau meniru sikap Hidayat Nurwahid. (asy/)