.webp)
"PPP akan tidak dipandang. Mau ke SDA atau mau ke Romi, tapi kedua-duanya bermasalah. Partai lain akan meragukan untuk diajak berkoalisi," ujar Direktur Center of Election dan Political Party (CEPP) Reni Suwarso saat berbincang dengan detikcom, Senin (21/4/2014).
Menurut Reni, perpecahan yang berkepanjangan di tubuh PPP justru akan menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan Gerindra atas dukungan politiknya. Gerindra, menurutnya akan menyiapkan skenario untuk memperkuat koalisi dukungan terhadap Prabowo dengan atau tanpa PPP. Gerindra akan terus bergerilya menggandeng 2 parpol lainnya agar legitimasi pencapresan Prabowo kokoh dengan gabungan suara yang aman.
Situasi yang sama juga akan terjadi jika PPP versi Romi berdasarkan keputusan mukernas memutuskan berkoalisi mendukung capres tertentu di luar Prabowo.
"Parpol lain yang didekati juga akan mempertimbangkan menerima dukungan politik kubu Romi. Karena bagaimanapun secara hukum, kubu SDA yang lebih kuat karena terdaftar di Kemenkum HAM, meski dua-duanya mengklaim paling berhak," ujarnya.
Namun menurut doktor ilmu politik UI ini, pihak Romi bisa saja menempuh jalur hukum untuk menggugat SDA. Namun mengaca dari kasus PKB yang berkonflik antara kubu Yenny Wahid dan Cak Imin, langkah hukum ini akan membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Sementara Pilpres tidak akan lama lagi digelar.
"Kalau dua-duanya mendaftar dukungan ke KPU, KPU pasti akan meminta proses secara hukum. Tapi ini butuh waktu lama. Menurut saya KPU bisa saja lebih cenderung ke SDA karena secara hukum dia kuat, terdaftar di Kemenkum HAM, mempunyai kekuatan, power, uang," cetusnya.
Satu-satunya yang harus dilakukan PPP agar tidak terkucilkan dari politik jelang pilpres, lanjut Reni, PPP harus segera menyelesaikan masalah internalnya agar tidak ada dualisme dukungan koalisi.
"Atau akan makin jatuh pamornya," pungkas Reni.
(rmd/brn)
